LABUNGKARI, Lenterasultra.com – Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak henti hentinya berupaya untuk memberantas korupsi. Selain melakukan pencegahan, lembaga anti rasuah itu juga kerap melakukan penindakan.
Tidak hanya itu, KPK bahkan turun langsung ke daerah-daerah untuk mendampingi langsung proses pengadaan hingga penganggaran. Di Sulawesi Tenggara, KPK telah berkunjung ke sejumlah daerah dan bertemu Bupati dan Walikota beserta sejumlah pejabatnya, untuk mencegah dan mengingatkan agar tidak korupsi.
“Tadi kami di Kabupaten Muna dan Muna Barat sekarang di Buton Tengah, hal ini dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) terkait pencegahan korupsi terintegrasi,” kata Hery Nuruddin, Koordinator Suvervisi Pencegahan KPK RI Sulawesi Tenggara, saat dikonfirmasi wartawan lenterasultra.com, usai bertemu Bupati Buteng, Selasa (28/8/2018).
Hery menjelaskan, bahwa monev lebih tertuju pada hal teknis yang ada di kabupaten/kota untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan aplikasi aplikasi serta kegiatan administrasi terkhusus Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Ada 3 aspek dalam pencegahan tersebut yakni, pertama, kami akan mengawal perbaikan sistem terus menerus hingga ke level excellent (luar biasa), pembangunan integritas manusianya dan terakhir menumbuhkan budaya anti korupsi dalam menguatkan government (pemerintah),” ujarnya.
Disamping itu, Hery mengingatkan agar OPD Kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara harus dapat bekerja lebih maksimal dalam mewujudkan aplikasi yang memberikan dampak keterbukaan bagi seluruh masyarakat serta dalam mewujudkan terbangunnya sistem terintegrasi.
“Besok (hari ini) kita akan bahas secara detail terkait perencanaanya penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu kemudian juga dengan manajemen aset, manajemen ASN, optimalisasi aset daerah dan juga terkait dengan e-government,” ungkapnya. (Faisal)