Muna,Lenterasultra.Com-Sudah sepatutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna menjalankan fungsi pengawasannya atas sejumlah pekerjaan yang sementara dikerja. Bukan saja hobbi membahas anggaran dan bagi-bagi proyek plus plesiran, melainkan juga paham dengan kondisi yang dialami masyarakatnya. Disaat warga Wapunto Kecamatan Duruka memblokir jalan lantaran berdebu, atas konsekuensi pekerjaan jalan disana, malah lembaga penyalur aspirasi itu, kaget menerima informasi tersebut.
Untung saja Dinas PU langsung bersikap. Sementara, DPRD tak tahu menahu soal keluhan warga Wapunto. Control lembaga itu, patut diragukan lagi integritasnya. Utamanya, mereka-mereka wakil rakyat yang berasal dari daerah pilihan (dapil) 6.
“Inimi juga, tidak mungkin kita pergi suruh kontraktornya siram itu debu. Kasian kami, makan debu setiap hari. Dewan saja juga tidak tegas. Baru, mau datang lagi sapa sapa kita. Panggilmi pisa lah, apalah. Tugasnya saja, dilakukan setengah hati,” sorot salah satu warga Wapunto yang enggan dituliskan namanya sembari menyindir kinerja dewan asal dapil didaerahnya, Senin (20/8).
Sekretaris Dinas PU, La Ode Anwar Agigi mengaku, kepala dinasnya sudah intruksikan kontraktor PT Vatdeco via selulernya, melakukan penyiraman jalan. “Tapi, katanya pak Kadis, tidak maksimal penyiramannya, karena mobil terhalang batu-batu. Tapi, dalam kontrak, ada itu anggaran penyiraman,” pengakuan Anwar Agigi saat ditemui dipelataran Dinas PU.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan itu menelan anggaran Rp 11,1 miliar lebih dengan lebar pengaspalan 9 meter. Sementara, untuk panjang pengaspalan, sekira 2,1 kilometer dari arah Sutan Syahrir alias Palangga plus drainase 900 meter.
“Kalau bicara, kepentingan orang banyak, selalunya ada penanganan,” singkatnya.
Sementara Komisi III DPRD Muna, tak ada yang berkantor. Hanya, Awal Hisabu yang berkantor. Sayang, dirinya kaget atas informasi itu.
“Ada anggaran penyiramannya itu,” katanya sembari menelpon koleganya, Ketua Komisi III Awaluddin dan Naftahu. “Kami rapat dulu,” tandasnya. (ery)