Lenterasultra.com- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan salah satu pendorong ketersediaan akses keuangan masyarakat dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, lembaga tersebut juga dapat mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat daerah.
Hal itu diungkap Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Muhammad Fredly Nasution, saat rapat pleno monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Tenggara semester I di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis 5 juli 2018.
Terlaksananya program TPAKD di Sultra merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
“Akses keuangan sudah menjadi perhatian nasional dimana pemerintah pusat telah menetapkan perluasan akses keuangan sebagai sasaran dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2016 – 2019 dan program aksi ekonomi untuk rakyat,” terangnya.
TPAKD yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Sultra no 379 tahun 2016, merupakan tekat untuk melaksanakan amanat Presiden, dan juga tindak lanjut dari telegram Menteri Dalam Negeri No. T-900/634/Kedua, tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Kota untuk membentuk TPAKD di provinsi/ kabupaten/kota bersama-sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di wilayah tersebut.
Kepala OJK Sultra Muhammad Fredly Nasution menyebut bahwa TPAKD Sultra telah sukses merealisasikan program yang telah direncanakan sebelumnya, seperti pemberian edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan pada pelajar, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan para Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Edukasi keuangan telah kami laksanakan sebanyak 14 kali dan pencapaiannya sebesar 116,7 persen melampaui target program kerja sebanyak 12 kali,” terangnya
Lanjut Fredly, TPAKD Sultra juga memberdayakan petani, peternak dan nelayan di Sultra. Melalui program Pemuda Sultra Berkarya TPAKD berhasil memberikan akses layanan jasa keuangan kepada mereka.
“Misalnya di Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan yang berhasil mengembangkan budidaya pertanian seluas kurang lebih 50 Ha,” ujarnya.
TPAKD merupakan forum koordinasi antara instansi agar meningkatkan akses meuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
TPAKD Provinsi Sulawesi Tenggara dibawah kendali, Dra. Hj. Isma yang juga menjabat sebagai Pj Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra sangat antusias mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.
Menurut Dra. Hj. Isma, apa yang sudah dilakukan TPAKD cukup baik. Salam waktu yang singkat kurang lebih 3 tahun, sudah banyak program yang terlaksana. “Beberapa hal yang sudah di laksanakan TPAKD saya kira sudah sesuai dengan apa yg diharapkan dari pembentukan tim ini,” ujar Isma.
Selain itu, pembentukan perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sultra tahun lalu dianggap mampu memperbaiki keadaan ekonomi Sultra kedepan. Sasarannya para pelaku UMKM, walau saat ini pencapaiannya sebesar 33,33 persen.
Kedepan TPAKD Sultra dapat memperluas akses keuangan sesuai dengan visi misi TPAKD yaitu mempercepat akses keuangan daerah. “Semoga kedepan para stakeholder di daerah bersinergi, agar program kerja TPAKD dapat berjalan efektif dan efisien,” harapnya. (sri)