Raha, Lenterasultra.com-Langkah Bupati Muna LM Rusman Emba melakukan peminjaman Rp 100 miliar di Bank Sultra masih menemui banyak hambatan. Di gedung DPRD, sejumlah anggota dewan tidak menyetujui rencana pemerintah itu. Sementara disisi lain, jika rencana pinjaman dana itu disetujui, pemerintah setempat harus menyiapkan uang Rp 11 Milyar pertahun hanya untuk membayar bunga pinjaman.
“Kalau dana itu disetujui, pemerintah daerah harus membayar suku bunga 1,5 persen pertahun. Jadi kalau 100 milyar rupiah, kita harus mengeluarkan 11,5 milyar pertahun,” kata ketua DPRD Muna, Mukmin Naini. Anggaran sekitar Rp 11,5 milyar itu dinilai terlalu besar oleh Mukmin. Dia pun berjanji bakal mengkonfirmasi ulang pada Bupati Muna, apakah nominal pengembalian itu, pokoknya atau suku bunganya.
Hanya saja, Mukmin tak menyebutkan detailnya, berapa lama jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Yang pasti dalam undang-undang, diperbolehkan melakukan pinjaman. Namun, sejatihnya pinjaman yang ada, diproyeksikan untuk pembangunan sarana yang dapat mendatangkan Pemasukan Asli Daerah (PAD).
Politisi asal PAN ini menjelaskan, dalam proposal usulan pinjaman itu, ada penambahan kegiatan. Sementara, sebelum diajukan, hanya ada empat item pengerjaan yang prioritas. Diantaranya untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Rp 4 miliar serta pasar Rp 20 miliar.
“Kalau rumah sakit, selebihnya bisa berjuang pada anggaran DAK. Inilah nanti yang akan dibahas di dewan. Karena dalam prosesnya, proposal yang masuk terjadi pengembangan kegiatan selain rumah sakit, pasar, dan pelebaran jalan poros Matarawa,” pungkasnya Mukmin.
Untuk diketahui, terdapatnya penambahan item pekerjaan dalam usulan Rp 100 miliar itu, hanya diketahui dua pimpinan DPRD. Yakni, Mukmin Naini selaku ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Laode Dyirun. Sementara, ketua komisi maupun fraksi tak ada yang mengetahui. Hal ini lah yang memicu internal DPRD memanas, hingga tidak menghadiri rapat badan musyawarah dengan agenda membahas rencana pinjaman dana 100 milyar rupiah itu. (ery)