LENTERASULTRA.com-Tidak salah memang bila Teguh Setyabudi diutus Mendagri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sultra. Kepala BP SDM Kemendagri itu rupanya punya gagasan yang tak sejauh ini belum pernah terdengar dicetukan tiga pasangan calon gubernur Sultra yang sedang bertarung. Bumi Anoa harusnya dipetakan cukup dari lima daerah, di daratan dan kepulauan, maka kemajuannya terkoneksi.
Lima sampel daerah yang bisa menjadi lokomotif penggerak kemajuan Sultra ini adalah Kolaka, Konawe, Baubau, Buton Selatan dan Buton. Kebijakan pemerintah daerah bisa diambil setelah melihat potensi lima wilayah ini. Itulah kenapa, sejak dilantik jadi Pj Gubernur, Teguh lebih awal mengunjungi lima wilayah ini.
Kunjungan pertama ia ke Kolaka dan Konawe pada tanggal 27-28 Februari lalu. Setelah itu ia ke Baubau, Buton dan Buton Selatan. “Saya dalam waktu hampir dua minggu ini berkunjung ke lima daerah yaitu empat kabupaten dan satu kota. Kelima wilayah yang saya kunjungi adalah sampel untuk memandang wajah Sulawesi Tenggara,” katanya, Jumat (2/3) lalu.
Dengan 17 kabupaten/kota, tentu masalah yang dihadapi pun banyak macamnya. Katakanlah antara Kota Baubau dengan Kabupaten Buton Selatan yang tentu saja berbeda dengan Kabupaten Konawe dan Kolaka. Tentu sumber daya alamnya juga berbeda. Dari situ, ia bisa langsung mengambil langkah-langkah dalam artian menata terlebih dahulu peran SKPD di tingkat provinsi.
Ia akui tidak bisa kerja sendiri tanpa back up dari SKPD. Di samping itu, Teguh juga akan mengecek seperti apa kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh SKPD. Pria berusia 51 tahun ini benar-benar menginginkan konektivitas dan sinergi dalam pembangunan infrastruktur maupun program antar daerah di bumi anoa.
Di benaknya, kabupaten A, B dan C ini harus bisa saling mem-back up. Misalnya, kabupaten A unggul dari SDM sebaliknya daerah B justru minus, maka keduanya bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain. Menurutnya, semua harus memikirkan apa yang bisa dilakukan.
Besar harapannya, gubernur definif Sultra mampu melanjutkan pondasi yang telah ia bangun bersama SKPD serta pemerintah kabupaten/kota. “Saya tidak terbebani secara politis, saya tidak terbebani secara materiil dan saya tidak terbebani secara etnis, karena saya jadi Pj gubernur tidak mengeluarkan materi apa-apa jadi saya bisa mengambil kebijakan dengan sangat objektif. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat Sultra,” tutupnya. (febi)