LENTERASULTRA.com-Tak ada tepukan gemuruh, apalagi tawa bahagia saat Sulkarnain Kadir diserahi tugas sebagai Plt Walikota Kendari, Jumat (2/3) sore tadi oleh Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi. Meski ada acara salam-salaman, tapi yang terlihat justru “mendung” di wajah-wajah para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kendari yang sempat hadir di ruang Pola Kantor Gubernur Sultra.
Ekspresi Sulkarnain (Sul) pun cenderung datar, bahkan terlihat sedih. Andai boleh memilih, ia tidak ingin ada di posisi itu untuk saat ini, apalagi pasanganya, Adriatma Dwi Putra (ADP) baru sehari ditahan KPK. Sang istri, Sri Lestari malah tak kuasa menahan air mata melihat semua proses itu. Matanya sembab.
Bagaimana tidak, ADP-Sul maupun Siska-Sri Lestari selalu terlihat kompak dan akrab selama kurang lebih 5 bulan ini. Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sejumlah pejabat Kota Kendari yang juga hadir dalam penyerahan surat tugas tersebut. Saat memberikan ucapan selama kepada Sulkarnain dan istri, beberapa kepala sempat meneteskan air mata, termasuk ibu Sri Lestari.
Tampak jelas terlihat di wajah Sulkarnain Kadir kesedihan yang sangat mendalam, akan kasus yang menimpa ADP. Dia seperti berat dan tidak menginginkan posisi tersebut. Namun aturan mengharuskan dirinya menjalankan tugas itu. “Kita harus taat aturan dan penugasan ini saya harus jalankan dengan baik,” jawab Sulkarnain usai penyerahan surat tugas.
Baginya, tugas sebagai Plt Wali Kota Kendari tidak ada yang istimewa. Yang terpenting bagaimana mengemban tugas dengan sebaik mungkin agar pemerintahan dan pembangunan di kota lulo ini tetap berjalan. “Saya tetap menjalankan apa yang sudah menjadi komitmen bersama dengan Pa Walikota,” jawabnya.
Ia menambahkan, segala hal yang akan dilakukan di Kota Kendari, pasti akan ia koordinasikan dengan ADP. Sebab Plt sifatnya hanya administratif saja. Ia juga mengimbau seluruh aparat pemerintahan dan seluruh masyarakat untuk sama-sama mendoakan ADP. “Proses hukum harus dihirmati. Kita doakan beliau supaya diberikan kekuatan dalam menghadapi proses ini,” imbuhnya.
Politisi PKS ini, juga meminta kepada seluruh masyarakat Kota Kendari agar tetap menjaga kondusifitas. Dengan demikian, seluruh program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Tetap menjaga kekompakkan dan solidaritas. “Pak ADP sejak awal sudah berpesan kepada kami agar bisa bersinergi dengan baik dengan seluruh pihak. Dengan begitu semua pekerjaan akan terasa ringan,” cetus Sulkarnain.
Diakhir, jika mendapat izin dati pihak KPK, rencananya akan menjenguk ADP pada Senin mendatang. Namun dirinya masih menunggu izin dari KPK karena harus mengikuti aturan yang berlaku.
Seperti diketahui, Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) langsung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 131.75/790/OTDA pada 1 Maret 2018, sesaat setelah ADP dinyatakan tersangka dan ditahan. Merujuk pada SK Mendagri tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), secara resmi menyerahkan surat tugas dari Pj Gubernur Sultra kepada Sulkarnain Kadir sebagi Plt Wali Kota Kendari.
Suasana penyerahan surat tugas Plt Wali Kota Kendari tersebut terlihat berbeda. Tak sama seperti 5 bulan yang lalu tepatnya 9 Oktober 2017, penuh dengan kebahagiaan. Saat itu, ADP-SUL dilantik sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kendari periode 2017-2022. Sayangnya, sang Walikota ADP baru memimpin kurang lebih 145 hari, sudah ditahan KPK akibat diduga menerima hadiah.
Teguh Setyabudi Pj Gubernur Sultra, menungkapkan, kasus yang menimpa Wali Kota Kendari menjadi prihatin semua pohak dan sangat tidak diinginkan. “Apa yang sudah terjadi bukanlah suatu hal yang kita kehendaki, tetapi kadang kita manusia tidak tahu apa yang terjadi kedepanya. Olehnya, kita sama-sama memaklumi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diumumkan olek KPK kemarin,” imbuh Teguh.
Penyerahan tugas Plt Wali Kota tersebut, lanjutnya, guna proses pemerintahan dan pembangunan di Kota Kendari ini tetap berjalan secara normal seperti biasanya. “Saya harap kepada Plt dan seluruh perangkat perintahan serta ASN Kota Kendari tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya dan berkerja dengan semangat,” harap Kepala BP SDM Kemendagri ini.
Teguh mengatakan, meskipun sudah ada penugasan, Plt Walikota harus tetap berkoordinasi dengan ADP yang masih berstatus walikota meski non aktif. Utamanya jika ada hal-hal yang krusial harus tetap dikomunikasikan. Dia menambahkan, kejadian yang dialami ADP diambil hikmahnya untuk melanjutkan tata pemerintahan yang bersih, terpercaya, efektif, dan efisien.
“Pengambilan kebijakan strategis tetap melakukan koordinasi dengan pa ADP, juga ada DPRD, tokoh masyarakat, Pemuda maupun yang lainnya,” ujar Teguh kepada Sulkarnain. (isma)