LENTERASULTRA.com-Bila biasanya sebelum masa kampanye dimulai digelar deklarasi Pilkada damai, tahun ini agak berbeda. Cerita soal politik uang yang marak di musim kontestasi politik agaknya menginspirasi Bawaslu memilih menggelar deklrasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA.
Rabu (14/2) siang tadi, Bawaslu menginisiasi acara itu. Tiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sultra 2018, terlihat hadir berbaur bersama tetamu seperti anggota Bawaslu RI, Polda Sultra dan KPU Sultra, termasuk perwakilan 12 partai politik.
Menariknya, ketiga pasangan calon dan 12 partai politik (parpol) yang mengucapkan janji deklarasi penolakan pada money politic alias politik uang. Dipandu oleh pembawa acara dan disaksikan oleh anggota Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Sultra, Kapolda Sultra dan Ketua KPU Sultra. Ketiga calon bersama 12 parpol berjanji akan mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018, dari politik uang dan politisasi SARA. Itu karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Selain itu, dengan suara lantang mereka juga berjanji tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena dapat mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Lalu kemudain mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi-misi dan program kerja bukan karena politik uang dan SARA.
Poin terakhir dalam deklarasi yang dikumandankan oleh para pasangan calon adalah mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas Pemilu. Dan kemudian tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.
Usai itu, sebagai bukti akan melawan dan menolak politik uang, ketiga pasangan calon juga ikut melakukan cap tangan diatas kain putih disertai dengan tandatangan.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu, bumi anoa ini memiliki berpotensi besar untuk praktek politik uang dan SARA sebab SDM nya besar dan beragam. Olehnya itu, melalui deklarasi ini, pihaknya mengajak semua pihak agar bersama-sama menolak dan melawan politik uang termasuk melibatkan para kontestan dalam deklarasinya tetsebut.
“Kami ingin pilkada berjalan demokratis dan kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga tidak ada konflik. Makanya, semua pihak harus terlibat untuk menolak politik uang dan politisasi SARA. Sehingga tercipta kualitas Pilkada yang baik,” ucapnya dihadapan ketiga cagub dan cawagub Sultra 2018.
Sementara itu, anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, menambahkan, jika ada pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang, maka akan didiskualifikasi. Begitu pun dengan politisasi SARA. Sebab dua isu ini sangat berpengaruh dan sudah menjadi perhatian penting.
“Kami berharap agar kita punya perhatian serius untuk hal ini. Semua bertugas menjaga Sultra dari pratek-pratek tersebut,” imbuh Mochammad Afifuddin.Dia juga meminta agar Pilkada di Sultra berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat menikmati dengan kegembiraan. (isma)