LENTERASULTRA.com-Konflik lahan tambang di Laonti, antara PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) dengan warga Desa Sangi-sangi dan Tue-tue di Konawe Selatan yang berimbas tertembaknya seorang warga akhirnya sampai ke telinga Bupati Konawe Selatan (Konsel), Surunuddin. Ia pun menyengajakan diri menemui warganya, sekaligus menengahi masalah.
Sabtu (10/2) tadi pagi, Surunuddin berkunjung ke Laonti. Pertemuan dengan warga digelar di depan rumah jabatan (Rujab) camat. Ada puluhan warga dari beberapa desa yang masuk kawasan GMS yang hadir. “Terus terang, sudah mau dua tahun saya jadi bupati, saya belum pernah dilapori jika ada perusahaan tambang di Laonti ini. Apalagi itu GMS, saya tidak tahu,” kata politisi Partai Golkar ini memulai pembicaran dengan warga.
Kabar soal adanya tambang justru ia tahu setelah ada keributan sampai Konsel masuk televisi nasional karena ada warga kena tembak. “Jadi, saya terpaksa harus turun tangan. Saya mau tahu, apa sebenarnya permasalahaan di Laonti ini, khususnya yang terkait tambang itu,” kata Surunuddin.
Ia pun dengan lugas mengaku kehadiranya ingin mendengar, siapa saja yang menolak tambang dan siapa yang setuju. Tujuannya, agar ia tidak mendengar informasi sepihak dan setengah-setengah. Makanya, mantan Ketua DPRD Konsel ini merasa penting untuk hadir dan mendengar langsung.
“Perlu saya sampaikan, lahan konsensinya ini GMS sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegang, jumlahnya ada 2500 hektar. Tapi bukan berarti, semua itu akan mereka olah, tidak begitu. Areal konsensi itu tujuannya untuk mengambil sampel, jadi mereka mau cek dulu di titik mana saja yang ada kandungan nikelnya,” urai Surunuddin.
Nah, setelah ditemukan areal yang punya kandungan nikel, barulah akan diajukan Rencana Kerja setelah itu ada namanya eksplorasi atau pengolahan. Artinya, tidak semua lokasi bakal mereka olah. “Dari data GMS, saya dengar hanya 30 hektar yang akan mereka olah,” katanya.
Nah, kehadiran Surunuddin di Laonti tadi pagi itu untuk mempertanyakan, aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu itu apakah betul-betul karena tidak setuju atau bagaimana. Menurut pengganti Imran ini, pemerintah itu harus memihak ke masyarakat, tapi investasi juga penting.
“Investasi itu perlu, ada lapangan kerja, ada program-program berbasis CSR, dan itu membantu. Jadi, prinsip pemerintah itu, tambang oke tapi jangan sampai merugikan rakyat. Jadi, saya hadir untuk mendengar itu semua,” tukasnya.
Salah seorang warga kemudian menyampaikan bahwa pada prinsipnya, masyarakat di Desa Sangi-sangi dan Tue-tue, bukannya menolak tambang. Tapi harus diperjelas dulu beberapa kesepakatan yang sempat dibicarakan dengan perusahaan.
“Pertama itu pak, kompensasi. GMS menawarkan Rp 340 ribu per KK, itu terlalu kecil. Kedua, lapangan kerja. Banyak sekali tenaga kerja yang harusnya bisa diambil alih warga lokal malah datang dari wilayah lain. Tukang masak saja warga luar, padahal banyaknya orang Sangi-sangi yang bisa masak,” kata Sardin, tokoh masyarakat Sangi-sangi.
Untuk itu, ia berharap agar Bupati Konsel bisa membantu memperjuangkan hal itu. Baik soal penambahan kompensasi maupun soal tenaga kerja yang harus memberdayakan warga lokal. “Saya kira hanya itu tuntutan warga pak. Harus perjelas beberapa tawaran warga,” tandasnya.
Mendengar itu, Surunuddin berjanji akan segera memanggil pihak perusahaan secara terpisah, bersama pemerintah kecamatan dan perwakilan warga. Bupati menekankan bahwa investasi itu adalah kemutlakan, karena arahan Presiden Jokowi memang demikian, yakni buka ruang agar investasi masuk. “Nanti kita mediasi ini,” janji Surunuddin.(abdi)