LENTERASULTRA.com-Sebelum menutup tugasnya sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Februari nanti, Lukman Abunawas bisa saja memberi kado bagi para pencari identitas PNS. Entah angin dari mana, mendadak ada kabar bahwa rekrutmen pamong praja bakal digelar Februari. Dan Sultra, ada 13 kabupaten yang berhak menggelar seleksi.
Baru hendak dikonfrimasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), kabar bahwa itu hanya hoax sudah muncul. “Sebenarnya kita berharap itu benar (seleksi CPNS Februari), tapi ternyata hoax. Padahal, Sultra masih butuh banyak tenaga baru, utamanya guru dan tenaga medis,” kata Lukman Abunawas, Sekprov Sultra.
Hanya saja, kata dia, pihaknya tentu tidak bisa memaksakan hal tersebut karena merupakan kewenangan pemerintah pusat. Awalnya, sambung Lukman, ia pun merasa janggal karena hanya 13 wilayah yang kebagian formasi, sementara beberapa kabupaten baru justru tidak kebagian.
Sebenarnya, kata mantan Bupati Konawe itu, pada dasarnya ada langkah alternatif untuk merekrut tenaga baru. Selain tenaga Aparatur Sipil Negara yang memiliki Nomor Induk Pegawai, metode Pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga bisa diterapkan.
Ini sejatinya yang perlu ditindaklanjuti. Namun akibat kendala anggaran, perekrutan via P3K belum bisa dijalankan. Mereka yang direkrut lewat P3K mendapatkan hak yang sama dengan tenaga ASN. “Termasuk penggajian,” singkatnya.
Di sisi lain, jika jika formasi CPNS telah pasti, ia pastikan honorer K2 diutamakan. “Namun jika keadaannya seperti ini (belum ada penerimaan) ya mau bagaimana lagi,” tutupnya.
Kabar soal rekrutmen CPNS Februari dipastikan hoax oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PANRB, Herman Suryatman. Menurutnya, Kementerian PANRB saat ini masih menunggu validasi usulan formasi dari instansi, termasuk dari Pemerintah Daerah.
Validasi tersebut diminta disampaikan secara online melalui aplikasi e-Formasi dan diharapkan sudah masuk semua akhir bulan Januari ini. Selanjutnya, Kementerian PANRB akan melakukan pembahasan. Hal itu akan dilakukan setelah validasi usulan formasi tersebut masuk.
“Setelah validasi selesai, kami akan melakukan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, termasuk melihat kapasitas fiscal. Adapun formasi yang diprioritaskan antara lain guru, tenaga kesehatan, serta formasi jabatan yang spesifik sesuai core business instansi dalam rangka membidik Nawacita,” tegasnya.
Herman juga mengimbau agar masyarakat lebih jeli dalam menerima dan mengakses informasi terkait CPNS. “Apabila ingin mengetahui informasi seputar CPNS, agar mengakses portal menpan.go.id bkn.go.id serta portal instansi pemerintah terkait dengan domain go.id. Jangan percaya informasi yang sumbernya tidak jelas,” tukasnya.(feby)