LENTERASULTRA.com-Gelombang aspirasi kader-kader Golkar se nusantara agar partai itu segera mencari pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Golkar sudah sulit dibendung. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menjadi hal yang niscaya saat ini.
Suara yang sama juga diinginkan kader-kader Golkar di Sultra. Kesepakatan itu diambil usai digelar rapat pleno diperluas DPD Golkar Sultra, Minggu (3/12) siang. “Setelah mereka mendengarkan penjelasan kami tentang kondisi terkini Partai Golkar, teman-teman DPD II bisa memahami bahwa Munaslub menjadi sesuatu yang niscaya saat ini,” kata Ridwan Bae, Ketua Golkar Sultra.
Penjelasan yang dimaksud Ridwan salah satunya adalah pertemuan dirinya bersama 27 DPD I Golkar se Indonesia, dua hari lalu bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor. Saat itu, Jokowi berpesan agar konflik atau potensi konflik di tubuh partai memang harus segera diselesaikan.
“Pak Presiden bilang, Golkar ini partai besar, kalau ada masalah, efeknya bagi stabilitasi politik dan ekonomi negara juga terasa. Jadi beliau meminta segera diselesaikan, mekanismenya terserah Golkar,” kata Ridwan.
Nah, dari hasil pleno yang digelar siang tadi, semua sepakat bahwa Munaslub perlu digelar segera. Untuk itu, DPD Golkar Sultra akan menyurat secara resmi ke DPP Partai Golkar, 6 Desember nanti yang secara resmi meminta agar DPP menggelar Munaslub untuk menyelamatkan citra partai.
“Ada dua hal yang jadi diskusi pentingnya. Apakah Munaslub selesai praperadilan Pak Setnov (Setya Novanto) atau sebelum. Tapi arus opini agar Munaslub digelar secepat mungki sudah terlalu kuat. Makanya, kami minta agar Munaslub digelar 16 atau 17 Desember nanti,” tukas anggota DPR RI itu.
Yang jelas, kata Ridwan, kader-kader Golkar berharap agar Munaslub bisa digelar dengan hasil yang aklamasi. Pasalnya, jika ada persaingan lagi maka dikhawatirkan, faksi-faksi baru di tubuh Golkar akan kembali hadir dan itu tentu mengganggu soliditas organisasi.
“Tapi Munaslub itu kan penyelenggaranya DPP, jadi tergantung mereka. Bisa lebih cepat, atau lebih lama. Hanya harapan kami DPD I di Indonesia, agar saat tahun baru 2018 nanti, Golkar sudah punya ketua umum yang baru,” tukasnya.
Saat ini bola memang ada di tangan DPP Golkar apakah segera merespon suara-suara dari DPD I, yang jumlahnya sudah lebih dari 2/3 dari seluruh DPD di Indonesia, atau harus digelar Rapat Pimpinan (Rapim) sesuai mekanisme standar di Partai Golkar.
Rapim menjadi penting karena sebelumnya, dalam pertemuan di Kalimantan, sudah disepakati tidak akan ada Munas sebelum 2019. Masalahnya, dinamika terkini memaksa untuk menggelar Munas. “Ini yang lagi dipertimbangkan, Rapim dulu atau langsung Munaslub. Yang jelas, pergantian ketua memang sudah tidak bisa dielakan lagi,” pungkasnya.(abdi)