LENTERASULTRA.com-Ketua Golkar Sultra, Ridwan Bae menjadi pembeda usai pertemuan antara DPD Golkar Provinsi se Indonesia dengan DPP Golkar, malam tadi yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta. Ia dipercaya koleganya, pimpinan Golkar se Nusantara untuk menyampaikan hasil pertemuan penting tersebut.
“Intinya, kami menghormati putusan dan mendukung penuh hasil putusan pleno DPP Golkar yang menunjuk Pak Idrus Marham, untuk menjadi Plt Ketua Umum Golkar,” kata Ridwan, seperti disampaikanya kepada lenterasultra.com, Minggu (26/11) dini hari tadi, usai pertemuan.
Menurutnya, semua kader-kader Golkar di Indonesia saat ini amat menghormati sikap DPP Golkar yang menunggu adanya perkembangan kasus hukum dari Ketua Umum, Setya Novanto, untuk mengambil keputusan selanjutnya. “Kami konsisten untuk mendukung hasil pleno,” tukasnya.
Keputusan DPD I Se Indonesia itu, kata Ridwan diambil setelah mendengarkan dinamika pertemuan yang digelar Sabtu (25/11) malam tadi secara komprehensif. Kata anggota DPR RI ini, DPP juga sudah menjelaskan alasan mengenai diambilnya keputusan pleno, 21 November lalu.
“Tapi tentu kami juga tetap mencermati dinamika perkembangan yang ada. Bila nanti ada sesuatu yang penting, maka kami tetap mempedomani AD/ART Partai Golkar untuk mengambil sikap nanti,” katanya. Terkait adanya desakan Munaslub, Ridwan mengatakan suara itu wajar saja tapi untuk saat ini, semua masih mematuhi hasil yang diputuskan DPP Golkar.
Dalam pertemuan tersebut, kata Ridwan, dihadiri 34 DPD I se Indonesia. “Sekitar satu jam, kami mendengarkan paparan dari DPP soal pleno, sempat ada sedikit diskusi tapi pada akhirnya kesimpulan akhirnya itu tadi. Pertama, kami hormati dan dukung sikap DPP, kedua jika ada dinamika, maka rujukannya adalah AD/ART,” tandas mantan Bupati Muna ini.
Sementara itu, DPP Partai Golkar memastikan belum ada usulan resmi dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi yang menghendaki musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar Sarmuji mengatakan, usulan munaslub selama ini hanya disampaikan lewat media massa saja.
Karena itu, anggota DPR Fraksi Golkar itu enggan berspekulasi ihwal munaslub beringin sebelum melihat usulan resmi yang diajukan setidaknya dua per tiga dari DPD I se Indonesia. “Kami belum pernah melihat satu lembar pun surat pengajuan dari DPD I,” tegas Sarmuji usai diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (25/11), seperti dikutip dari jpnn.com.(abdi)