LENTERASULTRA.com-Setya Novanto hampir pasti akan diganti dari posisinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Semuanya nanti ditentukan oleh hasil pleno yang digelar Selasa (21/11) hari ini. Opsinya hanya dua, menunjuk Plt Ketua Umum atau menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPP Golkar sudah pasti akan berimbas pada rekomendasi partai ini terhadap calon-calon yang diusung di Pilkada, termasuk di Sultra. Kandidat yang sudah menerima rekomendasi termasuk Surat Keputusan (SK), berpotensi ditolak KPU saat pendaftaran.
“Prinsip kami, mengacu pada SK kepengurusan Parpol yang dikeluarkan Kemenkumham, dan akan ditayangkan oleh KPU RI, sebulan sebelum masa mendaftaran Pilkada, Januari nanti,” kata La Ode Abdul Natsir Muthalib, anggota KPU Sultra.
Bila nanti saat hari H pendaftaran, kata Abdul Natsir, calon harus menyetor rekomendasi atau format B1-KWK yang diteken Ketua Umum atau sebutan lainnya, dan sekretaris umum atau sebutan lainnya sesuai yang tertera di SK Kementrian Hukum dan HAM.
“Kalau tidak sesuai, maka ada masa dua hari untuk perbaikan dan penyesuaian. Jadi, kalau misalnya sudah ada calon yang memegang rekomendasi, tinggal kami lihat apakah sesuai yang tanda tangan dengan SK Kemenkumham terbaru,” tambah pria yang akrab disapa Ojo ini.
Mantan Ketua KPU Kota Kendari ini menyebut, jika memang partai A saat ini sudah mengeluarkan format pencalonan yang sah dan diteken Ketua Umum dan Sekretaris Umumnya, lalu ada perubahan, tinggal menyesuaikan. Jika nanti SK Kepengrusan dari Kemenkumham sudah mencantumkan nama pimpinan parpol hasil perubahan, maka itu yang akan diikuti KPU.
Sementara itu, Ketua Harian Golkar Sultra, Imam Ghazali mengatakan, pihaknya sudah pasti akan mengikuti aturan main yang ditetapkan KPU. Ia mengakui bahwa Setya Novanto kemungkinan besar memang akan diganti sebagai Ketua Umum DPP Golkar.
“Kalau soal Pilkada, tentu kami pasti menyesuaikan nantinya. Kalau KPU meminta SK calon kami diteken kepengurusan baru jika memang nanti akan ada, pasti kami patuhi. Akan konyol ceritanya kalau hanya gara-gara administrasi, Golkar tidak ikut ambil bagian di Pilkada nanti,” kata Imam, siang tadi.
Terkait soal apakah pergantian Novanto juga berpotensi memunculkan perubahan calon yang diusung, Imam tidak bisa memastikan. Hanya satu hal yang berani ia pastikan. “Saya tidak berani menggaransi apapun (apakah calon berubah atau tidak), nanti kita lihat saja,” tandasnya.
Seperti diketahui, Partai Golkar sudah mengeluarkan rekomendasi untuk kandidat di tiga Pilkada Kabupate/Kota plus Pilgub. Untuk Calon Gubernur, Golkar sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN).
Sedangkan di daerah ada Asmani Arif-Syahrul Beddu di Kolaka, AS Tamrin di Baubau dan Irawan Laliasa-Adi Jaya Putra di Konawe. Untuk nama pasangan yang terakhir ini malah sudah dalam bentuk format B1-KWK dan diteken Setnov dan Idrus Marham.
Sedangkan yang lain masih berbentuk rekomendasi, yang diteken Nurdin Halid dan Idrus Marham. “Pokoknya saya tidak menggaransi apapun,” ulang Imam Gazali soal apakah ada kemungkinan calon diubah setelah Novanto diganti.(abdi)