LENTERASULTRA.com-Masyarakat di wilayah Kepulauan Buton, plus lima calon kabupaten baru di Sultra untuk sementara ini masih harus lebih sabar dan memperbanyak doa. Harapan untuk bisa mendirikan daerah otonom baru (DOB) sementara ini masih di meja Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Ada masalah keuangan negara yang jadi problem bagi pemerintah untuk mengabulkan berbagai usulan pemekaran daerah yang muncul dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Kalau keuangan negara memungkinkan, pasti segera diwujudkan (pemekaran),” kata Yusran Silondae, anggota DPD RI, menceritakan hasil pertemuan DPD RI dengan pemerintah yang diwakili Wapres, Jusuf Kalla beberapa waktu lalu.
Yusran siang tadi berada di Bombana, untuk sebuah kegiatan. Kepada lenterasultra.com, mantan Wakil Gubernur Sultra itu mengatakan, secara prinsip, pemekaran daerah bisa diakomodir, termasuk di Sultra.
“Saat bertemu Wapres, beliau bilang semua usulan yang di sampaikan oleh DPD sudah diterima. Bahkan beliau bilang, semua syaratnya sudah cukup memadai tapi kendalanya keuangan negara,” jelas Yusran.
Mantan anggota DPRD Sultra itu menambahkan, bila nanti suatu saat kemampuan negara memadai, maka pemekaran bakal diprioritaskan, khususnya untuk wilayah terluar, perbatasan dan kepulauan. “Seperti Kabaena di Bombana ini,” imbuhnya.
Seperti diketahui, sudah lebih dua tahun terakhir, beberapa daerah di Sultra intens memperjuangkan lahirnya DOB. Ada Provinsi Kepulauan Buton yang mencakup wilayah Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Baubau dan Wakatobi.
Kemudian ada Kabupaten Kabaena Kepulauan dan Poleang di Bombana, Kabupaten Muna Timur da Kota Raha di Muna, serta Konawe Timur di Konawe Selatan. “Dari sisi syarat, semua sudah memenuhi,” kata Yusran Silondae.
Baginya di DPD RI, semua syarat administrasi mulai dari dukungan daerah, kajian akademis termasuk rekomendasi dari kabupaten induk serta Pemprov Sultra, tidak ada lagi masalah. “Kita (DPD) juga sudah pleno, dan sudah setuju,” pungkasnya.(danil)