LENTERASULTRA.com-Lima daerah di Sultra yang sedang mewacanakan pemekaran harus tetap bersabar. Saat ini, hal itu memang masih sulit terwujud. Pemerintah RI sampai sekarang belum berniat mencabut moratorium pemekaran, seperti yang sudah berlaku sejak Jokowi jadi Presiden RI.
Anggota DPD RI, Wa Ode Hamsina Bolu mengatakan, soal usulan Daerah Otonomi Baru (DOB), belum ada perkembangan yang menggembirakan. “Masih seperti keputusan terakhir (moratorium),” kata Hamsina, Sabtu (28/10) pagi kepada lenterasultra.com.
Soal isu sudah adanya pencabutan moratorium terbatas, menurut senator asal Pulau Buton itu, belum pernah dibahas di DPD. Meski demikian, lembaganya tak berhenti memperjuangkan soal ini.
“Dua bulan lalu, kami memang sempat ketemu Pak JK (Jusuf Kalla-Wapres RI), khusus membicarakan percepatan DOB,” akunya. Sayangnya, kata Hamsina, pemerintah saat itu tidak menjanjikan apapun, selain alasan disampaikan sejak awal yakni menunggu kondisi keuangan negara memungkinkan.
Pengisi kursi yang ditingalkan Rusman Emba di DPD ini menegaskan bahwa pihaknya amat konsern terhadap isu-isu pemekaran daerah, khususnya wilayah kepulauan. “Tapi itu tadi, kami masih menunggu keputusan selanjutnya dari pemerintah. Bolanya memang sekarang ada di pemerintah,” tukasnya.
Hamsina menyebut, tidak ada lagi masalah administrasi yang mengganjal bagi lima usulan DOB yang masuk ke DPD. Lembaganya bahkan sudah ketuk palu menyetujui usulan pemekaran dari Sultra dan wilayah lain di Indonesia lewat paripuran DPD RI. “Yang jelas dari Sultra itu masuk semua,” pungkasnya.
Senator ini menyebut bahwa sekarang sudah terbentuk kaukus anggota DPR/DPD RI asal provinsi-provinsi kepulauan. Perjuangannya adalah mendorong perhatian pemerintah untuk pembangunan di provinsi yang berciri kepulauan, termasuk persoalan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum).
DPD RI sendiri saat ini sedang menggarap RUU tentang Daerah Kepulauan. Hal ini sangat penting mengingat negara kita 2/3 nya adalah lautan. Adanya pergeseran paradigma dari pembangunan berorientasi darat ke berorientasi ke laut sangat sesuai dalam mendukung gagasan besar menjadikan Indonesia sbg poros maritim dunia.
Seperti diketahui, ada lima daerah di Sultra yang mengajukan usulan pemekaran. Pertama, Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), Kabupaten Kabaena Kepulauan, Kabupaten Konawe Timur, Kabupaten Muna Timur, dan Kota Raha.(***)
Penulis : Abdi Mahatma