Dr Asrun, saat masih menjabat Wali Kota Kendari.
LENTERASULTRA.com-Bila masih ada yang meragukan ucapan “Membangun Tanpa Menghutang” milik Dr Asrun, ada baiknya merevisi kembali sikap skeptisnya itu. Saat Wali Kota Kendari periode 2010-2017 itu, turun tahta, 9 Oktober lalu, semua utang Pemkot Kendari juga ikut lunas.
Tapi jangan berpikir utang itu tercatat di era pemerintahannya. Itu muncul di zaman sebelumnya. “Selama Pak Asrun jadi Wali Kota, dia bereskan perlahan, hingga benar-benar lunas,” bangga Susanti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari.
Susanti menggaransi jawabannya itu atas nama jabatan. Katanya, sebagai kepala urusan keuangan Pemkot, ia yang tahu seluk-beluk masalah duit di institusi itu, termasuk tentu saja soal utang daerah.
“Sebelum jabatan beliau berakhir, semua utang Pemkot sudah dilunasi,” ulang pengganti Fatmawati Faqih ini. Utang yang jadi tanggungjawab Asrun itu dibuat pemerintah di era sebelumnya. “Termasuk era Gubernur Alala,” imbuhnya.
Ia menyebut, utang yang sudah berlarut-larut adalah utang PDAM sebesar 63 miliar. Kemudian, utang di International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang sudah lama sekali.
Lalu kemudian utang yang ada telah Rp 40 M berbunga, bahkan berbunga hingga 60 miliar, namun kini telah dibereskan. “IBRD yang paling lama. Tapi sudah lunas juga setiap rahun kita bayar. Sekarang Pemkot Kendari nol persen bebas dari utang,” tuturnya.
Wanita berhijab itu menjelaskan, hutang terlunasi dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran atau pembelanjaan. Sebelum diperuntukan untuk pembangunan, belanja dikurangi guna untuk pelunasan hutang.
“Makanya, kedepan kita harus pertahankan ini agar Pemda tidak berhutang lagi. Kita akan kontrol dan optimalkan semua pengeluaran uang yang disesuaikan dengan pendapatan sesuai dengan porsinya,” tambahnya.
Menurutnya, Mantan Wali Kota Kendari, Asrun berhasil membuktikan kemampuannya dalam membangun kota tanpa berhutang. Strategi yang dilakukan dalam membangun yakni dengan menggunakan sistem anggaran tahun jamak, yang kesemuanya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Untuk itu, dapat dipastikan tidak ada utang sepersen pun selama membangun daerah. “Mega proyek yang dipersembahkan untuk warga metro saat ini di bangun bukan dengan dana yang diutang. Kami jamin tidak ada utang, semuanya sudah lunas,” tandas Susanti. (isma)