Pengurus DPD Golkar Sultra dan beberapa Ketua Golkar kabupaten/kota di Sultra saat menggelar rapat beberapa hari lalu membahas soal rekomendasi DPP Golkar
LENTERASULTRA.com-Rencana deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN), 19 Oktober nanti masih dipersoalkan Golkar. Sampai hari ini, secara resmi, Partai Golkar Sultra belum sekalipun diajak berkoodinasi dengan Ali Mazi.
“Bagaimana mau deklarasi bawa-bawa nama Golkar, kalau kami di daerah tidak pernah diajak bicara,” kesal Ketua Golkar Sultra, Ridwan Bae, siang (Minggu,15 Oktober 2017) saat menghubungi lenterasultra.com.
Ridwan bilang, sejak keluarnya rekomendasi yang diteken Pak Nurdin Halid dan Sekjend Idrus Marham, belum sekalipun dirinya bertemu Ali Mazi membahas surat itu dan bagaimana kelanjutannya.
“Di dalam rekomendasi itu disebutkan, kita mesti mengusulkan tiga nama calon wakil gubernur. Inikan luar biasa, belum selesai urusan itu (calon wakil) sudah mau deklarasi. Sama saja mengabaikan perintah DPP kalau begini,” tambah anggota DPR RI itu.
Ia meminta Ali Mazi dan semua pendukungnya harus memahami bahwa dalam rekomendasi yang dikeluarkan DPP, jelas tertera untuk berkoordinasi. Sementara, sampai hari ini, Ali Mazi tidak pernah bertemu dirinya maupun DPD Golkar Sultra.
“Apanya mau dideklarasikan kalau kita tidak pernah bahas itu. Tidak pernah bicara soal usulan wakil seperti dalam surat DPP. Harusnya kan kita bicara baik-baik, kapan deklarasi. Siapa tiga nama wakil karena jelas itu perintah DPP, dan harus dihargai,” paparnya.
Persoalan komunikasi dirinya dan Ali Mazi memang jadi salah satu konstruksi politik yang bermasalah. Ridwan mengakui bahwa Ali Mazi memang pernah disebut Ketua Umum, Setya Novanto untuk dipertimbangkan masuk di Golkar (diusung Pilgub), setelah dia memilih untuk tidak maju.
Diceritakan Ridwan, setelah ada sinyal dari Setnov agar ia membangun komunikasi, ketemulah ia dan Ali Mazi di Jakarta, Agustus lalu. Dalam pertemuan tersebut, ada pembicaraan yang harus ditindaklanjuti sesegera mungkin.
“Sepekan kemudian, saya telepon untuk menyelesaikan pembicaraan kami. Tapi dia tidak angkat telepon. Tiga kali saya janjian ketemu, Agustus lalu, selalu gagal. Kalau bukan tak mau angkat telepon, dia tak hadir kalau sudah janjian,”
Hal itu, kata Ridwan sudah dilaporkan ke Ketua Umum, terkait sulitnya komunikasi. Bahkan, sekali waktu, masih di bulan Agustus, Setnov sendiri yang menghubungi Ali Mazi, dan memerintahkan ketemu Ridwan. “Kita janjian lagi, dia tidak datang lagi, selalu dia ingkari janjinya,” kenang Ridwan, soal peristiwa Agustus lalu.
Dalam perjalannya, urusan Pilgub Sultra ini diambil alih Sekjend Idrus Marham dan Ketua Harian, Nurdin Halid. Untuk menunjukan rasa hormat kepada dua petinggi DPP Golkar, Ridwan memilih diam saja.
“Hingga akhirnya keluar rekomendasi itu. Saya tetap hormat karena itu keputusan DPP, meski sampai hari ini saya tidak pernah lagi komunikasi dengan Ali Mazi,” jelas Ridwan.
Nah, masalah kemudian muncul karena ada kesan, Golkar Sultra dan kabupaten, memprotes tanpa alasan. Padahal, alih-alih berkoordinasi sesuai perintah rekomendasi itu, yang ada malah surat DPP itu diedar di berbagai media sosial dan media massa.
Untuk itulah, Selasa (17/10) nanti, ia akan menfasilitasi mengajak DPD Golkar kabupaten/kota untuk bisa bertemua DPP, baik itu Ketua Umum, Sekjenda dan Ketua Harian untuk menyampaikan soal rekomendasi DPP yang tak tak pernah dibahas bersama mereka.
“Kami tidak mau dikonflikan dengan DPP. Semua kader Golkar di daerah taat kepada DPP. Apapun keputusan partai, teman-teman semua akan patuh,” katanya.
Ia meminta agar Ali Mazi untuk tidak lagi bicara soal rekomendasi Golkar itu sampai ada hasil pertemuan antara dirinya, dan pengurus Golkar di Sultra dengan DPP Golkar. “Tunggu saja hasilnya,” pungkas mantan Bupati Muna itu.(abdi)