LENTERASULTRA.com-Beredarnya screenshoot lembaran rekomendasi Partai Golkar terhadap Ali Mazi sebagai Calon Gubernur Sultra, ternyata tidak meruntuhkan semangat Rusman Emba, salah satu kandidat Cagub yang ikut diusul DPD Golkar Sultra.
“Saya pernah di Partai Golkar. Dan saya percaya mekanisme partai adalah roh tiap organisasi,” Rusman Emba, ketika diminta memberi tanggapan terkait beredarnya foto lembaran rekomendasi DPP Golkar untuk Ali Mazi.
Mekanisme yang disebut Bupati Muna ini adalah Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Khusus Partai Golkar, pertengahan September lalu dimana di forum itu, ia bersama Asrun dan Tina Nur Alam diputuskan untuk diajukan ke DPP Golkar sebagai calon gubernur.
“Kami bahkan sudah meneken pakta integritas. Dan secara resmi, kami juga belum disampaikan oleh Golkar jika keputusan sudah dibuat,” kata Rusman.
Bagi mantan Ketua DPRD Sultra ini, proses mencari dukungan parpol, terutama Partai Golkar belum berakhir. Apalagi, pendaftaran di KPU masih cukup lama, yakni Januari 2018 nanti.
“Politik itu cair dan dinamis. Saya kira semua kemungkinan masih terbuka. Saya dapat informasi dari Golkar, bahwa fokus partai itu saat ini adalah konsolidasi setelah kasus Pak Setya Novanto, belum bicara Pilgub,” urai Rusman.
Ia juga memberi gambaran bagaimana dinamisnya suasana di Golkar. Kasus Jawa Barat misalnya, setelah heboh surat rekomendasi untuk Ridwa Kamil, sekarang justru berbalik lagi ke Dedy Mulyadi.
“Pernah nonton film Uang Pannaik? Ada anekdot keren di film itu yang saya ingat….selama janur kuning belum melengkung, kau masih bisa menikung. Kira-kira kalau ditarik ke Pilgub, selama belum Ketua Umum dan Sekjend Golkar yang tanda tangan, kemungkinan lain masih terbuka,” pungkasnya, tertawa.
Penolakan yang cukup rasional terhadap rekomendasi itu disampaikan Ketua Harian Partai Golkar Sultra, Imam Alghozali. “Kalau saya liat foto yang beredar, surat itu kan ditujukan ke kami. Pengurus DPD Golkar. Kenapa sampai hari ini kami belum terima ya..?” kata Imam, Jumat (6/10) pagi.
Makanya, Imam merasa janggal karena surat itu beredar lebih dulu di media sosial, sedangkan yang berhak menerima surat itu justru belum melihatnya secara fisik.
Kejanggalan lain yang ia rasakan adalah soal mekanisme terbitnya surat itu. Karena sampai hari ini, DPD Golkar Sultra tidak pernah diajak menggelar pleno penetapan calon gubernur.(abi)