LENTERASULTRA.com-Dinamika politik di Partai Golkar bergerak cepat. Setelah Ridwan Bae menyatakan diri mundur dari bursa calon gubernur, beringin rimbun langsung putar haluan. DPD Partai Golkar kabupaten/kota berembuk dan menyepakati dua nama sebagai kandidat Cagub yang diajukan ke DPP Partai Golkar. Mereka adalah LM Rusman Emba dan Asrun.
Keputusan itu dibuat dan disepakati dalam forum Rapimda Khusus yang digelar Partai Golkar, Sabtu (23/3) sore di Clarion Hotel Kendari. Uking Djasa, Ketua Golkar Muna Barat didaulat koleganya dari 16 daerah lain untuk membacakan keputusan itu.
“Setelah kami berembuk, melihat situasi yang berkembang. Kami, 17 DPD Golkar di daerah menyepakati mengusulkan dua nama ke DPP. Pertama, LM Rusman Emba yang kini Bupati Muna dan Dr Asrun, Wali Kota Kendari,” lantang Uking, membaca hasil pembicaraan internal para ketua DPD kabupaten/kota di sela-sela Rapimdasus.
Ada tiga variabel penting yang dipertimbangkan Golkar sehingga mengerucutkan dua nama itu, yakni melihat masa lalu, masa kini dan cita-cita masa depan.
“Pak Rusman, jelas. Pernah jadi anggota DPRD Muna dan Ketua DPRD Sultra dari Golkar. Pernah jadi anggota DPD RI lalu sekarang jadi Bupati Muna. Begitu juga dengan Asrun yang sekarang sukses memimpin Kota Kendari. Saya kira di masa depan, mereka ini pasti akan lebih baik,” Uking mengurai alasan dua nama itu dipilih.
Dua nama ini, kata Uking, tentu tidak akan mungkin bisa menyamai eksistensi Ridwan Bae sebagai Ketua Golkar dan juga tidak lebih baik. Hanya saja, karena Ketua Golkar memilih tidak meneruskan langkah ke Pilgub, maka keputusan pahit harus dibuat, dan mencari figur lain.
“Kami sesungguhnya berduka dengan keputusan (mundur) Pak Ketua. Padahal, sosialisasi sudah berjalan, kami sudah bekerja. Meski memang elektabilitas katanya belum membaik, tapi waktu sebenarnya masih ada untuk memperbaiki,” papar Ukung di podium Rapimdasus.
Nah, khusus dua nama yang sudah disepakati tersebut, mantan Ketua DPRD Muna itu menambahkan, haruslah tetap diminta komitmennya untuk ikut membesarkan Partai Golkar. Bahkan, bila diperlukan, harus dibuatkan pakta integritas untuk diteken.
“Permintaan lain, selain harus mensejahteraan Sultra, mereka juga harus berjanji ikut mendorong proses pemekaran wilayah yang saat ini sedang tertahan di Pemerintah pusat. Provinsi Kepulauan Buton, Kabupaten Kabaena Kepulauan termasuk Kota Raha dan lainnya,” urai Uking.
Sementara itu, Ketua Golkar Sultra Ridwan Bae mengatakan, dua nama itu akan segera dibuatkan rekomendasi pengusulan ke DPP Golkar. Hanya saja, berdasarkan Juklak Golkar, kandidat bisa diusul minimal tiga nama sampai lima orang.
“DPD Provinsi berhak menambah satu nama atau tidak sama sekali, cukup dua itu saja. Namun semua keputusana akhir ada di DPP. Bahkan bisa saja diusung diluar dari dua nama tersebut,” buka Ridwan, soal peluang nama lain masuk.
Saat disinggung peluang Ali Mazi diusung Golkar, Ridwan menyebut hal itu bisa saja terjadi, jika DPP melihat nama itu lebih baik. Hanya saja, mantan Bupati Muna itu agak heran, karena nama Ali Mazi tidak muncul di Rapimdasus.
“Golkar Buton, Baubau dan wilayah Buton lainnya tidak menyebut Ali Mazi. Saya juga heran, padahal saya tidak mengintervensi nama. Semua terserah mereka (DPD kabupaten/kota),” jelasnya.(isma)
Editor : M Rioddha