APBD Bombana Digeser Sepihak, DPRD Dijadwalkan Bentuk Pansus
KENDARI, LENTERASULTRA.COM-DPRD Bombana belum bisa menerima keputusan pemerintah daerah yang mengutak-atik isi APBD 2025 tanpa konsultasi dan persetujuan dewan. Para legislator yang bertugas di lembaga pengawas itu memilih mengusut betul isi Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) yang diajukan pemerintah lewat mekanisme pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Pembentukan Pansus tersebut dijadwalkan digelar Rabu (8/4) lewat rapat paripurna. Undangan terhadap 25 anggota DPRD Bombana sudah dilayangkan. Mereka diminta hadir pukul 14.00 Wita, dengan agenda utama pembentukan Pansus LKPJ. Surat yang diteken Ketua DPRD Iskandar tersebut bernomor 000/1.5/098/DPRD. Rapat itu dijadwalkan digelar di ruang paripurna DPRD Bombana.
Setidaknya ada delapan acara yang termaktub dalam undangan tersebut. Diawali dengan penyampaian pendapat penginisiatif terkait urgensi Pansus lalu dilanjutkan dengan permintaan persetujuan anggota DPRD dan diakhiri dengan pembentukan Pansus, yang tentu saja berisi siapa saja legislator yang akan menjadi anggota Pansus tersebut.
“Kami dari Fraksi PAN, sangat setuju dengan pembentukan Pansus. Kita ingin tahu, apa alasan Pemda menggeser beberapa mata anggaran yang sudah disetujui di APBD 2025, mengalihkannya ke program lain tanpa pernah meminta persetujuan DPRD,” kata Justang, anggota DPRD Bombana dari Partai Amanat Nasional (PAN). Menurutnya, selain menjaga muruah lembaga, Pansus penting untuk menguji realisasi APBD, menilai kinerja OPD dan mengecek kesesuaian antara rencana dengan realisasi.
Sementara itu, Ketua PDI Perjuangan Bombana Andi Muhammad Khaekal secara tersirat menyatakan persetujuannya dengan pembentukan Pansus tersebut, apalagi unit kerja tersebut bukanlah hal tabu dan dibolehkan oleh regulasi. “Pansus ini kan ada di PP 13 Tahun 2019 tentang laporan kinerja pemda dan juga ada di Tatib DPRD,” kata Andi Khaekal saat dihubungi lenterasultra.com, Selasa (7/4).
Anggota DPRD Bombana ini mencontohkan saat para legislator Kota Batam dimana saat Wali Kota menyampaikan pidato LKPJ langsung dibarengi oleh penetapan anggota Pansus disertai dengan Keputusan Pembentukan Pansus hari itu juga. Menurut Khaekal, Pansus sangatlah baik demi menghasilkan output dalam hal membenahi apa yang kurang tepat dalan sistem tata kelola pemerintah daerah agar di tahun kedepan semuanya bisa on the track.
“Seingat saya, DPRD Bombana terakhir membentuk Pansus itu tahun 2011, Pansus tambang. Berarti sudah 14 tahun kita tdk pernah ada pembentukan pansus di daerah. Alangkah indahnya kalau kita secara bersama-sama memberikan masukan positif dalam hal tata kelola pemerintahan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Bombana kedepannya,” terang Khaekal.
Ia melihat beberapa daerah melakukan hal-hal seperti ini, mulai pemerintah kabupaten/kota hingga propinsi. Semuanya telah maju tata kelola pemerintahannya dan sejahtera masyarakatnya. “(Daerah) kita yang notabene masih usia remaja juga tidak salah jika ikut berakselerasi secara cepat agar kita tdk ketinggalan. Salah satunya dengan membentuk Pansus,” tandasnya.
Untuk diketahui, wacana pembentukan Pansus ini menguat seiring terungkapnya pergeseran anggaran di APBD 2025 yang dilakukan Pemda. Beberapa program yang sudah disepakati Bersama DPRD mendadak hilang dan muncul program lain yang tidak direncanakan. Ironisnya, semua itu tanpa pemberitahuan ke DPRD, tidak dibahas dan tentu saja belum ada persetujuan. Jumlahnya ditaksir mencapai Rp64 Miliar.
Akibatnya, banyak program yang sudah ditetapkan di APBD 2025 tidak berjalan karena anggarannya dialokasikan ke tempat lain. Contohnya pasar di Masaloka, pembangunan asrama mahasiswa di Makassar, pembangunan gedung DPRD Bombana dan beberapa lainnnya yang bukan saja urgen dan terkait kepentingan rakyat, tapi juga sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang baik karena rencana kegiatan daerah disepakati dan disetujui pemerintah dan DPRD.(abi)
