Kadis Kominfo Sultra Diduga Catut Organisasi Pers untuk Proposal Bukber Rp140 Juta
KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Di jajaran Pemprov Sultra, selain nama Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka yang paling populer, juga ada satu nama lain yang tak kalah tenar. Namanya Ridwan Badala. Jabatannya Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sultra. Sayangnya, nama terakhir disebut ini mentereng gara-gara kontroversi. Ada-ada saja kelakuannya yang bikin namanya jadi pusat berita.
Ia belum lama pulang dari Buton Selatan, jadi Pj Bupati di daerah itu. Tapi, meski tak sampai setahuh menjabat, dua kali ia bikin geger. Pertama, belum sepekan jadi kepala daerah penunjukan, entah darimana alur berpikiranya, Ridwan Badala tiba-tiba mengganti dan melantik banyak pejabat. Tidak ada izin assesmen, apalagi izin Mendagri. Belakangan, semuanya dibatalkan Badan Kepegawain Negara (BKN).
Tiga bulan sebelum lengser dari Busel, namanya tiba-tiba jadi ramai lagi. Ia dilaporkan ke polisi, karena diduga mendalangi aksi penganiayaan seorang mahasiswa asal Sultra. Peristiwanya di Jakarta, dilakukan tengah malam dibumbui drama penculikan. Sempat ada unjuk rasa ke polisi agar kasus ini diusut, tapi mendadak hilang. Ridwan Badala tak tersentuh hukum. Ketika kembali aktif jadi Kadis Kominfor, malah ribut lagi dengan insan pers.
Pemicunya, mendadak beredar sebuah proposal buka puasa bersama Gubernur Sulawesi Tenggara atau Sultra dari Dinas Kominfo. Di dalam proposal itu tercantum sejumlah kebutuhan buka bersama yang nanti digelar antara wartawan dan gubernur di sebuah hotel. Total duitnya, 140 juta rupiah itu. Yang bikin sakit kepala, di proposal itu ada nama-nama ketua dan logo enam organisasi pers konstituen dewan pers tanpa seizin dan sepengetahuan pemimpin organisasi pers.
Proposal buka puasa bersama gubernur senilai 140 juta itu sudah beredar digrup-grup wartawan, termasuk di pimpinan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Dugaan mencatutan pun mencuat.
Pencatutan nama ketua organisasi dan logo organisasi profesi dan perusahaan media tanpa izin resmi disikapi bersama oleh pimpinan organisasi pers. Enam organisasi pers konstituen dewan pers ini mengecam secara keras tindakan Ridwan Badala. Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra dinilai secara sepihak dan tanpa izin telah mencatut nama serta simbol organisasi profesi dan media dalam pengajuan proposal buka puasa bersama Gubernur dengan insan media.
Dalam pernyataan bersama organisasi pers itu menilai, pencatutan nama dan logo organisasi media merupakan bentuk pecelahan dan penghinaan terhadap organisasi profesi dan media yang menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme. PWI, AJI, AMSI, SMSI, IJTI dan JMSI memandang pencatutan ini sebagai manipulasi yang mencederai integritas pers, seolah-olah organisasi profesi dan perusahaan media di Sultra terlibat dalam agenda yang tidak pernah disetujui.
“Ini adalah bentuk pembajakan identitas organisasi pers di Sulawesi Tenggara yang tidak dapat ditoleransi,” salah satu isi dari pernyataan bersama tersebut. Oleh karena itu, organisasi profesi dan perusahaan media konstituen dewan pers menuntut dengan tegas mendesak Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada organisasi yang telah dicatut namanya.
Para ketua organisasi ini juga mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara segera mengambil tindakan tegas terhadap Kadis Kominfo, Ridwan Badallah agar tidak lagi ada oknum yang seenaknya memanfaatkan nama organisasi pers demi kepentingan tertentu. Di poin tiga, organisasi profesi dan perusahaan media mendesak pemerintah dan pihak manapun agar berhenti menggunakan nama serta simbol organisasi pers tanpa izin resmi, karena ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi pers.
Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah juga didesa menarik seluruh proposal yang mencatut nama dan logo organisasi profesi dan media yang telah tersebar luas. Organisasi profesi dan media di Sulawesi Tenggara secara tegas mengecam segala bentuk upaya yang mencoreng nama baik organisasi. PWI, AJI, IJTI dan AMSI berdiri tegak sebagai organisasi independent yang tidak tunduk pada kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Ketua AMSI Sulawesi Tenggara Nuryadi mengatakan, secara pribadi maupun atas nama organisasi, AMSI tidak pernah dilibatkan dalam pengajuan proposal buka puasa bersama Gubernur Sultra dan insan media. “Jangankan bertemu atau bertatap langsung dengan Ridwan Badalla selaku Kadis Kominfo Sultra, di telepon pun tidak pernah. Jadi nama saya, nama organisasi dan logo AMSI memang dicatut karena tanpa sepengetahuan saya dimasukan dalam proposal tersebut,” katanya.
Adi sapaan akrab Nuryadi bilang, sejak proposal itu beredar dan membuat gaduh dikalangan media, tidak ada satupun anggota AMSI atau pengurus inti AMSI Sultra yang direkomendasikan mewakili dirinya sebagai ketua AMSI Sultra untuk mengikuti rapat pembahasan buka bersama Gubernur dan insan media di Dinas Kominfo Sultra. Jika itu ada, berarti tidak membawa nama AMSI melainkan mewakili pribadi wartawan tersebut.
Adi mengatakan, proposal buka puasa bersama gubernur yang mencatut namanya dan organisasi AMSI diketahui setelah salah satu anggota AMSI mengirimkan dokumen tersebut melalui WhatsApp. Saat membuka proposalnya, Adi terkejut karena namanya serta organisasi AMSI yang dipimpinnya ikut tertera di dalam proposal. Terkait sikapnya, Ketua AMSI Sultra ini bilang, dia bersama organisasi profesi dan rekan-rekannya sesama pimpinan organisasi perusahaan media sudah melakukan pernyataan bersama di salah satu warkop di bilangan Kota Kendari, beberapa jam setelah proposal itu beredar melalui pesan berantai di kalangan wartawan dan pimpinan organisasi pers.
Kepala Dinas Kominfo Sultra Ridwan Badallah mengaku jika penyusunan proposal tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat bersama sejumlah perwakilan wartawan dan organisasi pers. Ridwan bilang, rencana buka puasa bersama ini bermula dari pesan WhatsApp yang diterimanya dari salah satu wartawan yang menanyakan terkait buka bersama dengan Pemprov Sultra.
Kemudian, dia menghubungi salah satu tim asistensi Gubernur Sultra untuk meminta petunjuk. Sehingga akhirnya diputuskan menggelar rapat dengan melibatkan sejumlah perwakilan wartawan dan organisasi pers.
“Dari hasil rapat itu, muncullah gagasan yang dibuat dalam bentuk proposal, yang akan kita sampaikan ke Gubernur Sultra. Proposal itu disusun oleh salah satu wartawan lalu dikirimkan ke saya untuk dikoreksi,” kata Ridwan Badalah dikutip dari TribunnewsSultra.com. (red)
