PDIP dan Partai Golkar Ingatkan Kadernya Hindari Praktek Transaksional Terkait Usulan Calon Pj Bupati
BOMBANA, LENTERASULTRA.COM — Usulan calon Penjabat (Pj) Bupati Bombana masih bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sudah dua hari di bahas di internal dewan, namu tidak ada kesepakatan, bahkan deadlock.
Belum adanya kesepakatan terkait usulan calon Pj Bupati Bombana selama dua hari dibahas, membuat Heryanto A Nompa, Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Bombana dan Hasrat Haji Nabi, Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat suara. Petinggi partai besutan Airlangga Hartato dan Megawati Soekarno Putri ini mengingatkan kadernya yang duduk di DPRD Bombana, untuk tidak tergiur dengan iming-iming tertentu dalam menentukan calon Pj Bupati periode 2023-2024. Apalagi jika sampai melakukan praktek transaksional.
“Saya mengultimatum kader PDI Perjuangan yang ada di DPRD Bombana untuk menjauhi praktek transaksional dalam pengusulan calon penjabat bupati bombana di DPRD Kabupaten Bombana. Jika ada laporan yang masuk di DPD, partai tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas,” kata Hasrat Haji Naba Sekretaris DPD PDIP Sultra.
Anggota DPRD Bombana periode 2014-2019 ini perlu menegaskan hal itu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi persoalan usulan calon Pj bupati yang terus ribut ini, bisa memantik aparat penegak hukum (APH) untuk memantau dan melakukan pengawasan. “Apalagi jika ada indikasi pemaksaan untuk mengusulkan calon tunggal. Jika ini terjadi, jangankan APH, masyarakat umum saja pasti curiga. Apalagi jika calon Pj yang akan diusulkan tunggal itu, sudah pernah menjabat tetapi tidak memiliki kontribusi yang nyata selama setahun menjadi Pj Bupati,” kata Hasrat.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga ikut mengomentari polemik berlarut-larutnya usulan calon PJ Bupati di Bombana. Katanya, polemik usulan calon PJ Bupati di DPRD Bombana itu, sebenarnya sangat sederhana. Persoalannya hanya adanya usulan calon tunggal yang digaungkan oleh sejumlah anggota dewan ataupun fraksi. ‘Ini yang diprotes anggota dewan lainnya,” kata Hasrat.
Yang jadi pertanyaan, mengapa dewan tidak mau bersepakat mengusulkan tiga nama. “Jika bisa mengusulkan 3 nama, kenapa mesti 1 nama. Jika memenuhi syarat dan track recordnya baik, ya diusulkan,” sambungnya. Hasrat memastikan, jika usulan tiga nama iti disepakati, maka dia haqul yakin, polemik usulan Pj Bupati Bombana dari DPRD berjalan mulus. Namun jika tetap dipaksakan tunggal, Hasrat mensinyalir akan ada usulan lain atau terjadi usulan ganda Pj Bupati Bombana yang akan dikirim ke Kemendagri.
Meski belum ada nama-nama calon Pj Bupati yang dibahas di DPRD Bombana, sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Bombana, Hasrat menyarankan kepada anggota DPRD Bombana agar dalam pengusulannya nanti, memprioritaskan calon penjabat yang mengenal dan dikenal di Bombana. Ini penting, agar jika nanti dipercaya dan di tugaskan Kemendagri menjadi penjabat Bupati di Bombana, yang bersangkutan sudah tahu apa yang mesti dia lakukan selama setahun di Bombana.
Karena bahayanya jika yang diusulkan adalah orang yang tidak mengenal Bombana, maka yang pertama kali dia lakukan adalah sibuk memperkenalkan dirinya, sibuk pencitraan dan abai terhadap tugas utamanya di Bombana. Dan yang paling buruk adalah, jika orang yang diusul menjadi calon Pj bupati di Bombana adalah orang yang punya niat atau keinginan besar untuk maju pilkada di Bombana. “Jika ini terjadi, maka semua yang dia lakukan selama masa jabatannya adalah menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dia miliki untuk memuluskan niatnya menjadi bupati bupati di Bombana, sehingga apapun akan dia lakukan untuk mencapai tujuannya itu,” kata Hasrat.
Olehnya itu, dia mengharapkan penjabat bupati periode 2023-2024 yang diutus ke Bombana bisa membuat birokrasi bekerja tanpa tekanan, sehingga pelayanan terhadap rakyat bisa menjadi lebih maksimal. Bukan sebaliknya hadir malah menambah tekanan kepada birokrasi dengan ancaman akan dirotasi atau mutasi. Diakhir pernyataannya, Hasrat menghimbau semua stakeholder yang ada di Bombana untuk mengawal dan mengawasi proses pembahasan usulan penjabat Bupati di DPRD Bombana.
Heryanto A Nompa, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bombana juga turut mengingatkan kadernya yang duduk di DPRD Bombana<span;> untuk menghindar atau tidak terlibat jika ada indikasi cara-cara transaksional dalam pengambilan keputusan dalam menentukan usulan calon PJ Bupati periode 2023-2024.
Kepada anggota DPRD dari Partai Golkar, Heryanto menegaskan agar dalam menentukan usulan calon Pj nanti, tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan jangan memaksakan kehendak kepada hal-hal yang tidak sesuai aturan sehingga jika ketahuan bisa berdampak pada kader itu sendiri.
“Usulan calon PJ Bupati Bombana lagi alot pembahasannya. Saya minta kepada anggota DPRD dari Golkar, dalam menentukan usulannya tidak didasari dengan praktek transaksional. Sebagai ketua partai, saya perlu mengingatkan hal ini,” ungkap Heryanto.
Penulis : Adhi