Regulasi Pengelolaan DD Berubah-ubah, Inspektorat Kolut Siapkan Klinik Konsultasi Untuk Para Kades

LASUSUA, LENTERASULTRA.COM- Sejak 2017 silam, mekanisme penyaluran Dana Desa (DD) selalu dinamis yang diikuti peraturan dan petunjuk teknis yang berubah-ubah tiap tahunnya. Hal ini membuat para Kepala Desa (Kades) khususnya di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) bingung dan cenderung keliru dalam mengelola uang negara.

Menanggapi persoalan ini, Inspektorat Kolut bakal menyiapkan ruang Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa (KLIK DD) Berbasis Resiko di kantornya. Rencana ini sedang disosialisasikan dan bakal diimplementasikan kedepan sebagai langka deteksi dini agar para kades tidak keliru dalam mengelola dan menyusun pertanggung jawaban uang negara tersebut.

Irban Investigasi, Inspektorat Kolut, Andi Agus Zakaria menjelaskan KLIK DD ini bagian dari implementasi aksi perubahan PKA Angkatan VII Tahun 2022. Program tersebut menjadi pilihan lantaran masih banyaknya kades yang kerap bermasalah dalam hal ini.

“Hampir setiap tahunnya berubah-ubah. Nah, banyak yang mengira mekanismenya masih masih sama. Agar tidak keliru kami siapkan klinik bagi para kades apa saja yang perlu dikonsultasikan,” tuturnya saat melakukan sosialisasi KLIK DD di aula Inspektorat Kolut, Senin (3/10/2022).

Klinik ini hanya dipersiapkan offline agar tanya-jawab dalam konsultasi lebih efektif dan bisa diterangkan secara gamblang terhadap apa yang perlu diketahui para kades. Inpektorat menyiapkan 1 ruangan khusus KLIK DD ini dan bakal ditangani tim konsultan mereka.

Sosialisasi awal KILIK DD ini baru menyasar para kades se-kecamatan Lasusua yang dihadiri camat dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setempat. Gelombang kedua bakal terjun ke lapangan yang terpisah berdasarkan pembagian wilayah (utara-selatan) dengan cakupan masing-masing 15 desa perwakilan. “Sasaran konsultasi semua Kades se-Kolut karena KLIK DD ini disiapkan untuk semua kades,” ujarnya.

Untuk diketahui, sosialisasi dan aplikasi awal dari program ini akan berlansung dalam dua bulan kedepan. Selanjutnya, KLIK DD dipastikan terbuka offline setiap jam kantor dalam sepekan. “Banyak kades yang bermasalah bukan karena sengaja tetapi memang rata-rata tidak memahami mekanisme, peraturan dan pengelolaannya. Konsultasi itu lebih baik ketimbang terjerat hukum karena yakin melakukan cara yang benar yang padahal keliru,” tutup Andi Agus Zakaria.

Penulis: Rusli
Editor: Ode