Dua Kades Bela Warga Soal Ganti Rugi Lahan Perkantoran Muna Barat

220
Warga pemilik lahan didampingi Kades Lakalamba, Aras Pou dan Kades Laworo La Ode Ida berpose di lahan yang akan menjadi lokasi Komplek Bumi Praja Laworoku, Muna Barat. Foto: Sri

 

 

LAWORO, LENTERASULTRA.COM – Penolakan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Muna Barat mengganti rugi lahan kawasan Bumi Praja Laworoku yang disuarakan GP Sultra beberapa waktu lalu mendapat reaksi dari masyarakat pemilik lahan. Warga tetap meminta ganti rugi karena lahan seluas 169 hektar itu diklaim bersertifikat.

Rencana ganti rugi lahan itu sebelumnya disorot kelompok Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara. Mereka menyebut ganti rugi itu keliru karena lahan itu berstatus hibah Pemkab Muna sebagai salah satu syarat pemekaran Kabupaten Muna Barat.

Namun hal itu buru-buru dibantah sejumlah Kapala Desa yang wilayahnya masuk dalam areal perkantoran. Mereka menyebut lahan tersebut sah milik warga dibuktikan dengan kepemilikkan sertifikat. Sehingga untuk dapat digunakan membangun fasilitas pemerintah maka harus dibebaskan dengan uang ganti rugi.

“Tanah ini tidak bisa diklaim Pemda karena sebenarnya lahan perkebunan masyarakat Marobea yang diolah sejak dulu. Sudah ada sertifikatnya sebagai bukti kepemilikan lahan,” ungkap Kepala Desa Laworo, La Ode Ida saat ditemui dilahan tersebut, kemarin.

Menurutnya, dalam Undang-Undang 14 tahun 2014 tentang pembentukan DOB Muna Barat juga tidak dijelaskan secara pasti status lahan. “Apakah itu tanah kawasan atau atau tanah masyarakat,” sambungnya.

Kepala Desa Lakalamba, Aras Pou juga mengakui lahan itu milik warga. Pasalnya, jauh sebelum pemekaran warga sudah memiliki sertifikat tanah diareal tersebut. Pun selama ini, baik saat proses pemekaran ataupun setelahnya, masyarakat belum pernah diminta menghibahkan lahannya. Makanya, langkah Pj Bupati Muna Barat, Bahri dengan memberi ganti rugi lahan komplek Bumi Praja Laworoku dianggap sangat tepat.

-IKLAN-

“Jadi yang demo kemarin itu hanya menyuguhkan hal buruk bagi masyarakat dan membuat gaduh pemerintah saat ini,” paparnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat, Yuliana Are sampai saat belum bisa memastikan adanya ganti rugi lahan untuk wilayah perkantoran. Namun, ia mengaku pemerintah daerah saat ini sedang menyusun perencanaan lahan sebagai Komplek Bumi Praja untuk diajukan ke Gubernur Sulawesi Tenggara.

“Kita belum sampai pada tahap ganti rugi. Dan untuk sampai pada tahapan itu masih ada tahapan lain. Dan saat ini kita baru sampai pada tahap menyusun dokumen perencanaannya,” jelasnya, Jumat 9 September.

“Apakah ada ganti rugi tu bisa dipastikan setelah ada keputusan dari pak Gubernur. Apakah itu akan dilakukan ganti rugi atau tidak,” tutupnya.

Untuk diketahui status lahan perkantoran dalam UU DOB Pemekaran adalah Areal Pemanfaatan Lain (APL).

Reporter: Sry Wahyuni
Editor: Ode

Komentar Facebook

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BERITA TERBARU