50 Persen Peserta Pemagangan Transnaker Sultra Direkrut jadi Karyawan
KENDARI, LENTERASULTRA.COM – 56 dari 100 peserta pemagangan yang dilaksanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama sejumlah perusahaan di Kota Kendari langsung direkrut sebagai karyawan. Peserta yang tergabung dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi angkatan pertama tahun 2021 tersebut mengikuti pemagangan di tujuh perusahaan sejak Mei hingga September 2021.
Laporan disampaikan Kepala Bidang Pembinaan pelatihan dan produktifitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja Distransnaker Provinsi Sulawesi Tenggara Aswati, SE, MAP menyebutkan, 56 peserta program pemagangan tersebut direkrut sebagai karyawan berdasarkan hasil evaluasi serta dinyatakan kompeten untuk bekerja di perusahaan.
“Dari tujuh perusahaan lokasi pemagangan, 6 perusahaan sudah menyatakan akan menerima dan langsung direkrut sebagai karyawan. Satu perusahaan masih akan melakukan asesment serta tes dengan melihat kebutuhan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan pada penutupan pemagangan dalam negeri program pendidikan dan pelatihan vokasi di aula Dinas Transnaker Sultra, Kamis (30/09/2021).
Pengumuman Kabupaten Bombana
Terdapat pula sepuluh 10 peserta yang memilih untuk mandiri dengan membuka usaha sesuai bidang digeluti seperti menjahit dan budidaya tanaman hidpronik. Terhadap kegiatan tersebut, Direktur Pemagangan dan Pelatihan Vokasi Dirjen Pemagangan Kemenakertrans, Muhammad Ali, merespon positif sekaligus mengharapkan keterlibatan semua pihak, khususnya pemerintah daerah dan perusahaan untuk memperluas jangkauan pelatihan bagi generasi muda, terutama generasi milineal dan generasi Z agar mudah diserap di pasar kerja baik lokal, regional maupun internasional.
“Sebagai negara yang akan mendapat bonus demografi, pasar kerja ke depan akan terfokus kepada generasi milineal dan generasi z. Di zaman itu, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan banyak bersingungan dengan digitalisasi. Ini butuh perhatian semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah maupiun perusahaan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Muhammad Ali manargetkan setiap tahun ada 50 ribuan mengikuti program pendidikan dan pelatihan vokasi. Sayangnya yang mampu dilakukan hanya berada di kisaran 9 ribuan untuk seluruh wilayah Indonesia.
“Salah satu kendalanya karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk memenuhi kuata dimaksud. Karenanya keterlibatan pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mendorong program pendidikan dan vokasi lewat APBD,” tambahnya. (*)