Mutasi Pejabat Tidak Prosedural, Ali Mazi Dipanggil KASN
JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi harus menghadap Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kamis, (10/10/2019) besok. Hal ini terkait dengan permasalahan pengisian jabatan Sekretaris Daerah Sultra.
“Besok memang benar Gubernur Sultra (Ali Mazi-red) kami undang ke KASN untuk dimintai klarifikasi terkait permasalahan pengisian jabatan Sekda Sultra,” ujar Askom Bidang Promosi dan Advokasi KASN, Nurhasni Anwar kepada jurnalis Lenterasultra.com di Jakarta, Rabu, (9/10/2019).
Wajar saja jika polemik tersebut menjadi sorotan KASN, sebab sejak kursi Sekda Sultra ditinggal oleh Lukman Abunawas tahun lalu, posisi jenderal ASN itu belum juga terisi. Padahal, panitia seleksi (pansel) telah menggelar seleksi dan menyodorkan tiga nama kepada orang nomor wahid di Bumi Anoa tersebut.
Ketiga nama tersebut yakni, Nur Endang, Rony Yacob, dan Syafruddin. Sebelumnya, Ali Mazi mengklaim, bahwa ketiga nama tersebut telah dikirimkan kepada Kemendagri. Namun, di lain kesempatan, Mendagri, Tjahjo Kumolo mengaku belum tahu nama-nama yang lolos seleksi.
Pernyataan keduanya seolah saling melempar bola. Usut punya usut, aksi saling lempar bola ini ditenggarai oleh sikap PJ Sekda Sultra, La Ode Mustari yang juga ingin maju sebagai Sekda. Dengan kata lain, La Ode Mustari diduga menjadi penghambat berjalannya seleksi Sekda Sultra.
“Besok, rapat dilakukan terpadu dengan Kemendagri, Kemen PAN-RB dan BKN di kantor KASN,” ucapnya.
Selain itu, Ali Mazi juga akan dimintai klarifikasi terkait dengan perombakan besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2019 lalu. Dimana terdapat 10 orang yang kena tsunami Ali Mazi tersebut.
Nurhasni melanjutkan, KASN telah memberikan rekomendasi terhadap Ali Mazi perihal tsunami mutasi tersebut. Ia tak memungkiri jika isi rekomendasinya yakni terkait pengembalian 10 pejabat yang dinonjob tersebut ke posisi asal.
Menurutnya, semua informasi yang beredar terkait dua permasalahan itu akan diklarifikasi besok kepada Ali Mazi.
“Besok, itu semua akan kami mintai klarifikasi,” pungkasnya.
Sekedar mengingatkan, 10 Kadis tersebut kena tsunami usai acara ground breaking RS Jantung pada akhir Agustus 2019 lalu. Adapun 10 Kepala Dinas yang kena “tsunami” adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, dr Yusuf Hamra. Dokter spesialis penyakit dalam ini dicopot dari posisinya dan digantikan oleh rekan sejawatnya dr Sjarif Subijakti.
Kemudian, Kepala Dinas Kehutanan Subanrio juga dinonjob. Jabatannya diserahkan kepada Sahid. DR Ir Yesna Suarni juga turut copot dari Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura. Sebagai penggantinya ditunjuk La Haruna, eks Kadis pertanian Buton Selatan untuk mengisi kursi Kepala Dinas Perkebunan.
Kepala Dinas Kesehatan, Zuhuddin juga distafkan. Sebagai penerusnya ditunjuk dr Andi Hasna. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Jaya Bakti juga masuk dalam daftar nonjob. Posisinya digantikan oleh Ashar.
Kadis Perumahan Rakyat Martin Efendi Patulak juga jadi korban “tsunami” bernama mutasi. Jabatan yang ditinggalkan diserahkan kepada Muh Nurjaya. Nama Hakku Wahab juga masuk dalam Surat Keputusan Gubernur Sultra yang dinonjob. Posisi Kadis Lingkungan Hidup yang ditinggalkan mantan Pj Bupati Bombana ini digantikan Ansar.
Jabatan Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan juga diisi oleh Pelaksana tugas. Posisi ini dikendalikan oleh Ari Sismanto. Jabatan kepala Kesbang Pol juga ikut bergeser. Jabatan yang selama ini diisi Muh Djudul kini dipercayakan kepada mantan wakil Bupati Konawe, Paringringi. Sementara Muh Djudul naik level menjadi staf ahli gubernur bidang keuangan.
Kepala Dinas Pariwisata, Syahruddin Nurdin juga kena mutasi. Jabatan yang ditinggalkan dipercayakan kepada DR I Gede Panca. Posisi kepala Dinas Kehutanan juga ikut bergeser. Jabatan tersebut kini diisi oleh Ir Sahid. Posisi Andi Azis sebagai kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral tidak luput dari pergeseran. Jabatannya kini diisi oleh Buhardiman.