PT DJL Didemo Warga Kolaka

LENTERASULTRA.com-Kehadiran perusahaan kelapa sawit raksasa di Tanggetada, Kolaka berbendera PT Damai Jaya Lestari (DJL) belum sepenuhnya bisa diterima warga. Beberapa kebijakan perusahaan dinilai merugikan karyawan dan juga warga, mulai urusan mutasi hingga bagi hasil yang dijanjikan.

Protes soal ini membawa lebih dari 100 orang massa yang mengaku berasal dari Tanggetada, berunjuk rasa ke DPRD Kolaka. Mereka ingin menyampaikan aspirasi soal pemindahan karyawan ke daerah di luar Kolaka yang dinilai semena-mena. “Ada 8 kawan kami dipindahkan tanpa alasan jelas, ada yang ke Kendari dan Konawe Utara,” protes seorang pengunjuk rasa bernama Tamrin.

Ia juga menjelaskan, hak-hak mereka selama bekerja di PT Damai Jaya Lestari merasa terabaikan. Bukan hanya itu, pihak manajemen perusahaan dianggap sewenang-wenang. “Kami sudah lakukan petemuan. Tapi tidak ada hasil. Makanya, kami datang di DPRD ini,” tambah Tamrin.

Ada beberapa poin yang menjadi tuntutan warga. Yakni, menolak mutasi karyawan PT DJL yang dianggap tidak sesuai prosedur. Lalu menuntut kenaikan gaji karyawan yang tidak urgen dan pembagian hasil lahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan penyimpangan lainnya.

Sayangnya, kehadiran massa di DPRD Kolaka jadi sia-sia. Aspirasi mereka tak sama sekali bisa didengar apalagi direspon. 30 anggota DPRD Bumi Mekongga ternyata sedang reses. Gedung itu hanya ada staf sekretariat. Massa yang kesal memilih membakar ban-ban bekas guna menarik perhatian.

“Anggota DPRD Kolaka tidak ada. Mereka sementara perjalanan dinas, yakni turun disetiap kecamatan untuk melakukan reses pertama pada 2018 ini,” ungkap Erwin Sila, Kabag Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kolaka, Erwin Sila saat menemui para demostran diluar kantor DPRD.

Meski sudah memberitahukan keberadaan para wakil rakyat itu, warga masih saja merasa tidak puas. Melainkan harus mendapatkan kepastian terkait nasib mereka. Akibatnya, Erwin Sila langsung menghubungi Ketua DPRD Kolaka Parmin Dasir melalui telepon selulernya.

Setelah mendapat mandat, Erwin Sila langsung menerima para demonstran dengan diadakan pertemuan di ruang rapat DPRD Kolaka dan tuntutan warga secara resmi telah diserahkan. “Pokoknya, hadirkan pimpinan PT DJL. Jangan diwakili. Supaya semuanya jelas. Jangan diwakili. Kami sudah bosan dijanji,” beber Tamrin.

Tidak sampai disitu, meski sudah menyerahkan tuntutan mereka, ratusan warga yang sudah masuk dalam ruangan itu kembali mendesak agar penetapan waktu pemanggilan terhadap pimpinan PT DJL secepatnya dilakukan. Karena, Erwin Sila tidak bisa menentukannya, akhirnya untuk kedua kalinya dirinya menelpon Parmin Dasir yang sementera melakukan reses bersama anggota DPRD Kolaka lainnya.

“Tanggal 5 sampai 10 Maret, anggota DPRD masih sementara reses. Lalu ada paripurna. Jadi, akan diadakan pertemuan pada 12 Maret selesai rapat paripurna,” tutupnya, dan berjanji akan mengundang pimpinan PT DJL serta pihak lain yang dianggap berkepentingan untuk dilakukan rapat dengar pendapat.

Setelah mendapat kepastian itu, para demonstran langsung membubarkan diri dengan tenang. Namun, mereka mengancam akan kembali hadir jika pada saat RDP nanti, tidak bisa menghadirkan pimpinan PT DJL yang merupakan pengambil kebijakan. “Kami akan kembali dalam jumlah yang lebih banyak, jika pada saat RDP nanti tidak dihadirkan pimpinan PT DJL. Kamipun akan menghentikan aktifitas di PT DJL untuk sementara waktu,” teriak seseorang sambil berlalu. (inga)