Presiden BEM: Polemik Unsultra Jangan Korbankan Mahasiswa
KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Dualisme kepemilikan hingga kepemimpinan di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) membuat banyak pihak prihatin. Seribuan mahasiswa di kampus tersebut kini terancam legalitas akademisnya, termasuk tentu saja proses pembelajarannya. Staf dan pengajar di kampus itu juga terganggu kosentrasi bekerjanya akibat seteru yang melibatkan dua pusaran besar, penguasa dan mantan penguasa.
“Tahun 2018-2019, saya Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Unsultra. Tentu saja saya sangat menyayangkan polemik ini, khususnya adanya pihak-pihak yang mendadak mengusik kondusifitas kampus dibawah kepemimpinan Pak Rektor, Andi Bahrun,” sesal Arsan Arsyad, Presiden BEM Unsultra tahun 2018 lalu. Sepemahamannya, Unsultra itu didirikan H Alala, tahun 1986, bukan Nur Alam yang aktanya tertera tahun 2010. Klaim itu, seperti menyatakan bahwa kampus itu baru 15 tahun berdiri.
Terkait klaim adanya perubahan akta berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, menurut Arsyad tidak secara mutatis mutandis bahwa versi Nur Alam yang sah. Alasannya, akta mereka ahistori dengan pendirian Unsultra dan mekanisme perubahan akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Sebagai alumni, saya berharap jangan ada pihak yang memaksakan ego untuk “memiliki” Unsultra, karena itu sama saja mengorbankan mahasiswa yang kini sedang menuntut ilmu di kampus itu,” kata alumni Fakultas Teknik Unsultra itu. Menurutnya, selain kepemimpinan Andi Bahrun sebagai rektor, sudah sangat legitimate, selama periode sang rector memimpin, kampus itu terus menunjukan berbagai prestasi. Jangan sampai, konflik ini justru merusak citra dan reputasi baik yang sudah lama dibangun Unsultra.
Arsyad berkisah, ketika Andi Bahrun masuk sebagai rektor, kampus tersebut sangat kumuh bahkan sering jadi tempat berkumpulnya ternak kambing warga. Perlahan, Andi Bahrun mengubah situasi tersebut lebih humanis dan modern, sehingga Unsultra perlahan jadi rujukan utama banyak pihak untuk kuliah di tempat tersebut. Gaji dosen terbayar, dan keuangan kampus sehat. “Sayang sekali, jika semua reputasi itu rusak hanya karena ego kekuasaan seseorang,” tukasnya.
Arsyad mendorong adanya penyelesaian secepatnya persoalan ini, dengan mediasi oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dengan mengedepankan kepentingan mahasiswa dan kampus secara umum. LL Dikti harus objektif melihat kondisi itu, agar proses belajar mengajar di kampus itu kembali kondusif dan tidak ada mahasiswa yang dirugikan.
“Proses hukum memang sah, tapi yakinlah bahwa akan merugikan banyak pihak. Mediasi dulu, atau meski terdengar mustahil tapi bisa dengan jalan musyawarah. Letakan kepentingan mahasiswa sebagai pertimbangan utama,” harap Arsyad. Presiden BEM Unsultra ini benar-benar sangat menyayangkan ketenangan belajar di kampus itu dinodai dengan ambisi kekuasaan.(abi)
