Mahasiswa Tuntut Penjelasan Bupati Koltim Soal Proyek Bermasalah

TIRAWUTA, LENTERASULTRA.COM-Ada beberapa proyek bermasalah di Kolaka Timur yang urusannya sempat mencuat di gedung DPRD setempat. Para legislator bahkan sempat membuat panitia khusus demi memperjelas perkara tersebut. Sayangnya, sampai sekarang, alih-alih terang, justru perhalan gelap. Ujungnya pengusutan masalah tersebut, perlahan meredup.

Itulah yang kemudian jadi alasan belasan orang yang mengaku sebagai mahasiswa dan menyatukan diri dalam Garda Muda Anoa Kolaka Timur menggelar unjuk rasa. Mereka datang ke kantor DPRD Kolaka Timur, yang kebetulan sedang membahas rapat paripurna terkait pengajuan Rancangan perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Bupati Koltim, Abdul Azis kebetulan juga menghadiri acara tersebut. Mahasiswa berpikir, untuk menuntut penjelasan dari kepala daerah mereka.

Mahasiswa sempat memaksa masuk ke arena sidang paripurna tapi tertahan. Mereka  sempat terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian dan satuan polisi pamong praja yang tidak mengizinkan massa aksi masuk ke ruang sidang. Kendati begitu, tidak mengendurkan semangat anak-anak muda tersebut untuk terus berorasi.

“Kami minta bupati menjelaskan soal proyek pengaspalan ruas jalan tinondo senilai 24 miliar rupiah tapi kondisinya malah hancur. Pembangunan rest area yang  juga terkesan asal asalan, demikian pula proyek swakelola jembatan Lere Jaya, itu semua dibangun sejak tahun lalu namun sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan masyarakat,” lantang koordinator  aksi unjuk rasa Asdal.

Mahasiwa semakin kecewa, karena panitia khusus Pansus yang sempat di bentuk DPRD Koltim guna menyikapi proyek proyek yang bermasalah tersebut, namun hingga kini tak jelas ujungnya. Asdal merinci, proyek long segment pengaspalan ruas jalan di Kecamatan Tinondo senilai 24 miliar yang di kerjakan oleh PT. Sinar Bulan  kontrak pekerjaannya berakhir November tahun 2023.

Pemda Koltim, kata dia, melalui dinas PU kemudian menyetujui permintaan adendum atau tambahan waktu. Namun alih alih menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, kondisi aspal justru rusak parah dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat. “Demikian pula proyek swakelola pembangunan jembatan Lere Jaya di Kecamatan lambandia, sudah di putus kontrak sejak bulan November tahun lalu, pekerjaannya tidak sesuai target namun anehnya anggaran senilai 600 juta lebih telah cair 100 persen,” Tambah Asdal.

Massa juga menyorot pekerjaan pembangunan rest area di kecamatan tirawuta yang kontraknya telah berakhir pada Desember tahun lalau namun hingga kini masih dilakukan pengerjaan oleh pihak rekanan.

Sementara itu usai sidang paripurna Bupati Koltim Abd Azis bersama ketua DPRD Suhaemi Nasir, sempat menemui pengunjuk rasa, Suhaemi mengatakan aspirasi mahasiswa akan diterima bupati usai istrahat dan makan siang. Sayangnya, usai waktu yang dijanjikan, bupati terlihat meninggalkan lokasi. Para pengunjuk rasa pun kecewa.

Mei 2024 lalu, DPRD setempat sempat membocorkan beberapa proyek yang anggarannya dialokasikan dari duit rakyat justru bermasalah. Ada yang tidak berkualitas, ada yang sudah rusak meski belum lama kelar dibangun. Mulai dari jalan hingga jembatan. DPRD setempat pun turun tangan mencari pemicunya. Lembaga ini membentuk panitia khusus alias Pansus.

Proyek apa saja yang bermasalah itu? Misalnya, pekerjaan long segmen pengaspalan ruas jalan Tinondo – Mowewe senilai Rp24 milyar yang sumber anggaranya  dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pembangunan rest area senilai kurang lebih Rp4 miliar,  pengaspalan jalan di Kelurahan Simbalai senilai Rp2 miliar, serta pembangunan jembatan Lere Jaya dan Jembatan Alaha masing masing senilai 600 juta lebih yang bersumber dari dana Biaya Tanggap Darurat (BTT).

“Semua proyek itu dianggarkan pada tahun 2023 lalu. Rata-rata bermasalah, makanya kami bikin Pansus guna menggali lebih jauh mengenai penyebab proyek-proyek tersebut bermasalah dan hingga kini belum dapat dimanfaatkan masyarakat, padahal daerah sudah keluarkan duit banyak,” kata Risman Kadir, Ketua Pansus Proyek Bermasalah DPRD Koltim saat ditemui lenterasultra.com, Kamis (16/5/2024) lalu.

Legislator PAN ini mencontohkan, proyek pengaspalan jalan Tinondo–Mowewe misalnya, selain pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, kualitas pekerjaan juga diduga buruk. Di beberapa titik aspalnya telah terkelupas, padahal  proyek yang di kerjakan oleh PT Sinar Bulan tersebut baru saja rampung sekitar 2 bulan lalu, atau Maret.

Demikian halnya pada proyek pembangunan rest area di Kelurahan Rate-rate. Meskpiun kontraknya telah berakhir bulan Desember tahun lalu, namun hingga kini pekerjaan di bekas terminal Rate rate tersebut masih berlangsung dengan volume pekerjaan diperkirakan baru mencapai 70 persen. “Ini ada apa? Kok bisa menyeberang tahun,” kata Risman.

Kondisi serupa juga terjadi para proyek swakelola pembangunan jembatan Lere Jaya  Kecamatan Lambandia, dan jembatan Alaha di Kecamatan Uesi. Proyek yang melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur tersebut juga belum tuntas. Padahal, informasi yang diterima DPRD Koltim, dua proyek dengan nilai anggara sebesar Rp1,2 M tersebut  telah dicairkan 100 persen duitnya. Faktanya, fisik pekerjaan belum selesai.

Kala itu, Ketua Pansus ini berjanji akan memanggil dinas terkait dimana proyek tersebut melekat, termasuk pihak rekanan dan konsultan pengawasnya agar kita tahu permasalahan yang sebenarnya. Kalau memang ada temuan kerugian negara di dalamnya, maka Pansus akan merekomendasikan agar masalah ini di tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Sayangnya, janji itupun sampai sekarang tak jelas kabarnya.(rik)