Dokumen Pemekaran Kabaena Disempurnakan

LENTERASULTRA.com-Semangat masyarakat Pulau Kabaena untuk mewujudkan cita-cita menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) terbukti sangat tinggi. Meski belum ada kepastian pemerintah soal dibukanya kembali moratorium pemekaran, urusan dokumen harus dituntaskan.

Selasa (31/10) malam, sebuah pertemuan digelar di Rumbia, Bombana. Puluhan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Kabaena yang ada di Kendari dan Bombana hadir, membahas masa depan rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Kabaena.

“Kami menyikapi soal draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang baru, terkait pemekaran. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, menyesuaikan RPP itu,” kata Hj Masyhura Ila Ladamay, Ketua Tim Pemekaran Kepulauan Kabaena, pagi tadi.

Ia menyebutkan, dalam draft RPP yang baru disebutkan bahwa proses pemekaran tidak hanya soal dokumen persetujuan DPRD, Pemkab induk, Pemprov saja. Tapi elemen-elemen masyarakat di level tertinggi juga harus memberi persetujuannya.

“Misalnya, tiap desa di cakupan wilayah calon kabupaten itu juga harus memberi rekomendasi persetujuan,” kata Masyhura. Tiap desa itu, kata dia, harus membuat berita acara persetujuan mulai dari nama kabupaten, ibukota dan setujua mekar.

Mantan Wakil Bupati Bombana ini menegaskan bahwa project proposal pemekaran dan kajian akademik yang sudah disampaikan ke Kemendagri, Komisi II DPR RI dan Komiti I DPD RI bakal disempurnakan berdasarkan RPP yang ada.

“Makanya, kami bagi tugas. Ada tim yang bertanggungjawab mengurusi dokumen penyerahan lahan dari masyarakat untuk menjadi kawasan ibukota,” kata mantan Sekretaris PAN Sultra itu. Tim itu juga nanti yang akan mengurusi mengesahan hibahnya ke notaris.

Masyhura melanjutkan, tim lainnya bertugas mengumpulkan dokumen dari desa-desa dan kelurahan se Pulau Kabaena, yang menyatakan mereka setuju membentuk kabupaten sendiri.     “Ada juga yang ditugasi mengurusi rancangan RTRW Kepulauan Kabaena dan penyempurnaan lain,” tandasnya.

Semangat pemekaran Pulau Kabaena, kata dia, memang harus tetap dijaga. Salah satunya dengan intens menggelar pertemuan dan membicarakan perkembangan terbaru. Khawatirnya, jika dilakukan saat pemekaran sudah dibuka moratoriummnya, malah tidak siap karena kelabakan.

“Kami minta doa dan support semua masyarakat Pulau Kabaena di mana saja. Setidaknya, jika tidak mengaktifkan diri dalam tim pemekaran, paling tidak membantu panitia jika memiliki akses-akses dalam hal penyempurnaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan,” pungkas Ketua BKMT Sultra itu.(abdi)