Wacana Pemekaran Pulau Kabaena Digaungkan Lagi

LENTERASULTRA.com-Lama tak terdengar kabarnya, wacana mengenai pemekaran daerah kini mencuat kembali. Kabarnya, Januari 2018 mendatang, pemerintah akan membuka moratorium pemekaran sekaligus mengesahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) grand desain pemekaran.

“Informasi yang kami dengar demikian (RPP pemekaran diteken Januari). Tapi hanya untuk wilayah terluar dan kepulauan. Itu artinya, Kabaena juga harusnya masuk,” ungkap Masyhur Ila Ladamay, Ketua tim percepatan pemekaran Kabaena Kepulauan.

Sabtu (21/10) sore lalu, Masyhura lalu mengundang anggota tim termasuk tokoh-tokoh masyarakat serta para politisi asal Pulau Kabaena untuk membahas masalah ini. Selain mendiskusikan kabar terbaru soal Kabaena, mereka juga membahas strategi membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang memegan peran penting dalam proses pemekaran.

Menurut mantan Wakil Bupati Bombana ini, semua dokumen kelengkapan pemekaran Kepulauan Kabaena sudah lama lengkap dan kini sudah ada di DPR RI, DPD RI dan Kemendagri. Hanya saja, karena ada moratorium dari pemerintah sembari menunggu grand desain pemekaran disusun, maka prosesnya kemudian mandek.

“Ada tiga yang kemungkinan dapat prioritas untuk dibahas Januari nanti. Kabupaten Kepulauan Kabaena, Provinsi Kepulauan Buton serta Kota Raha. Kalau Kota Raha ini kan yang tersisa dari pemekaran lalu,” urai Masyhura.

Nah, dalam pertemuan yang digelar Sabtu kemarin di sebuah tempat di Soropia, para tokoh pemekaran Kabaena sepakat berbagi peran untuk menggalang dukungan semua elemen agar perjuangan memekarkan Kabaena dari Kabupaten Bombana ini bisa berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, anggota DPRD Bombana asal Pulau Kabaena, Aflan Zulfadli mengaku siap memback up upaya panitia pemekaran lewat jalur politik. Mengingat urusannya sekarang sudah di DPR RI, maka ia akan menggunakan jejaring politiknya untuk kepentingan ini.

“Saya di PKS, tentu kami punya wakil di Komisi II DPR RI yang membidangi ini. PKS akan berusaha mendorong ini agar proses percepatan pemekaran Kabaena bisa dilakukan. Satu-satunya alasan yang menghalangi pemekaran ini kan hanya moratorium yang berlaku nasional,” kata Ketua PKS Bombana ini.

Pemekaran Pulau Kabaena dari Kabupaten Bombana sudah lima tahun terakhir diwacanakan. Rentang kendali antara Kabaena dan Rumbia, ibukota Bombana jadi salah satu alasannya. Demi pendekatan pelayanan, maka Kabaena harus jadi daerah otonom sendiri.

Pembangunan infrastruktur yang sangat lambat di pulau itu juga jadi salah satu pemicunya. Sejak berpuluh-puluh tahun lalu, jalan lingkar Pulau Kabaena yang jaraknya tak lebih dari 70 kilometer, tak pernah bisa diaspal tuntas.

Janji pemerataan kue pembangunan yang komoditas politik para pemimpin daerah itu, tak pernah tuntas ditunaikan. Pengaspalan memang dilakukan, tapi tak ada yang pernah berumur panjang. Bila di ujung barat diaspal, maka di bagian utara menunggu tahun berikut. Saat giliran itu tiba, yang di selatan sudah rusak. Siklusnya selalu seperti itu.

Padahal andai Kabaena jadi daerah otonom, dan memiliki hak mengelola anggaranya sendiri, keluhan seperti ini sudah lama tak terdengar. Apalagi potensi daerahnya juga tak kalah dari daerah lain.

Saat ini malah sudah ada industri pengolahan nikel di Kabaena yang diyakini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah termasuk jadi lapangan kerja.

Komoditas perkebunan juga lumayan potensial jadi sektor unggulan. Destinasi wisata juga luar biasa eksotis, tinggal menunggu dikelola profesional.(***)

Penulis : Abdi Mahatma