Proyek ‘Jurassic Park’ di TN Komodo yang Kontroversial

1,556

 

                                                                                  Master Plan ‘Jurassic Park’ di Taman Nasional Komodo —ist–

JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Sebagai spesies purba dan satwa langka yang diakui oleh badan-badan dunia, Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya menjaga kelestarian spesies Komodo dari ancaman kepunahan. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan aspek konservasi disamping bisnis, salah satunya yang saat ini sedang berjalan di Pulau Rinca.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad untuk menjadikan Pulau Rinca sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pulau Rinca merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan domestik dan mancanegara di Taman Nasional Komodo saat berkunjung ke Labuan Bajo. Di pulau itu, wisatawan dapat melihat Komodo hidup di habitat aslinya.

Saat ini, pemerintah sedang membangun Jurassic Park Taman Nasional Komodo di pulau tersebut. Targetnya, proyek ini bisa rampung Juni 2021 mendatang.

Pembangunan Jurassic Park memicu kontroversi dan menjadi sorotan publik karena tidak mempertimbangkan aspek konservasi. Sejumlah pihak memandang, pembangunan Jurassic Park yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) ini akan merusak habitat Komodo.

Menjawab kekhawatiran itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan pengembangan Jurrasic Park tersebut tidak berdampak negatif terhadap habitat satwa, khususnya Komodo.

Pasalnya, pengembangan infrastruktur pada setiap KSPN telah direncanakan secara terpadu.

“Pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi,” kata Basuki di Jakarta, melalui keterangan tertulisnya Sabtu (31/10/2020).

Menurut Basuki mengutip Asiatoday.id, saat ini penataan Pulau Rinca tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, dan pembuatan tiang pancang.

Untuk keselamatan pekerja dan perlindungan terhadap satwa Komodo, telah dilakukan pemagaran pada kantor direksi, bedeng pekerja, material, lokasi pembesian, pusat informasi, dan penginapan ranger.

PENGUMUMAN KPU KABUPATEN MUNA  

Pengumuman Kabupaten Bombana

“Kami selalu didampingi ranger dari Balai Taman Nasional Komodo, sehingga proses pembangunan prasarana dan sarana tidak merusak atau mengganggu habitat komodo,” jelas Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTT Herman Tobo.

Sementara itu, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno memastikan pengembangan Jurassic Park tersebut tidak berdampak negatif terhadap habitat satwa, khususnya Komodo.

“Saat ini pembangunan sarana prasarana sudah 30 persen dan ditargetkan selesai pada Juni 2021 nanti. Akhir pekan ini saya berangkat ke sana untuk memastikan pembangunan dilakukan sesuai prosedur. Kita harus bicara berdasarkan fakta di lapangan,” ujar Wiratno di Jakarta, Rabu (28/10).

Dalam pembangunan pihaknya memiliki protokol seperti memeriksa keberadaan Komodo di lokasi bangunan dan kolong kendaraan. Bila ada komodo melintas, maka kendaraan harus berhenti.

Menurutnya, jalur lalu lintas komodo tidak pernah berubah.

“Kami menggunakan alat berat karena tidak mungkin material diangkut manusia. Setiap hari kita pastikan dulu tidak ada komodo di kolong bangunan atau bawah kendaraan sebelum beroperasi,” jelasnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi jalannya proyek pembangunan tersebut. Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan, bahwa tidak ada satwa Komodo yang menjadi korban akibat dari pembangunan tersebut.

“Tidak boleh ada satu ekor Komodo yang jadi korban pembangunan. Oleh karena itu saya memastikan lagi,” tegas Wiratno.

Menurut Wiratno, setiap harinya ada setidaknya 10 ranger yang berjaga untuk memastikan pembangunan tidak membahayakan Komodo. Begitu juga dengan masyarakat sekitar yang diklaim turut mengawasi pembangunan.

Izin Lingkungan Hidup terhadap kegiatan Penataan Kawasan Pulau Rinca di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah terbit pada 4 September 2020 berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memperhatikan dampak pembangunan terhadap habitat dan perilaku Komodo.

Secara administrasi, Pulau Rinca berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Rinca merupakan salah satu pulau yang dilindungi karena termasuk dalam Taman Nasional (TN) Komodo.

Di pulau itu, terdapat 60 ekor Komodo yang berada di 500 hektare wilayah pulau yang sedang dibangun. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 ekor Komodo yang sering beraktivitas di wilayah homerangenya. (ATN)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BERITA TERBARU