Pemuda Muhammadiyah Tolak Kedatangan TKA China di Sultra
KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Gelombang penolakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan bekerja di PT Virtu Dragon Nickel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengara (Sultra) terus berdatangan. Kali ini disuarakan Pemuda Muhammadiyah wilayah Sultra. Organisasi pimpinan La Ode Azizul Kadir ini menolak masuknya 500 TKA dari negeri Tirai Bambu itu untuk bekerja di Bumi Anoa.
“Akibat pandemi Covid-19 yang terjadi selama ini, hampir semua akses dilakukan penutupan. Ditengah kondisi seperti ini, tiba-tiba kita datangkan orang dengan jumlah banyak dan parahnya itu berasal dari China, negara yang pertama ditemukan Coronavirus. Ini yang menjadi salah satu dasar kami menolak kehadiran TKA asal China,” kata Karim, sekretaris wilayah Pemuda Muhammadiyah Sultra di kantornya, Jumat (19/6/2020).
Pengumuman Kabupaten Bombana
Selain persoalan tersebut, Pemuda Muhammadiyah Sultra juga menyampaikan lima pernyataan terkait rencana kedatangan 500 TKA asal China tersebut. Pertama penolakan TKA dari negeri Tirai Bambu itu juga dilakukan karena saat ini tengah terjadi ketidakpastian ekonomi serta meningkatnya kemiskinan dan pengangguran dalam negeri. Pemuda Muhammadiyah juga meminta kepada Forkompimda agar memperhatikan keselamatan rakyat yang saat ini sementara berperang melawan pandemi Covid-19.
Tidak hanya itu, Karim menyayangkan sikap inkonsistensi Pemerintah provinsi Sultra dalam hal ini Gubernur yang sebelumnya menolak kedatangan TKA asal China, namu tertanggal 15 Juni 2020, Gubernur berbalik sikap mendukung masuknya TKA tersebut. “Sikap tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan publik sehingga perlu adanya klarifikasi atau pejelasan lebih lanjut secara komprehensif,” sambungnya.
Pemuda Muhammadiyah Sultra juga meminta pihak kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sultra agar bertindak profesional dan menghindari tindakan-tindakan yang terindikasi mengistimewakan TKA. Selain itu, Pemuda Muhammadiyah Sultra juga mendesak DPRD untuk segera memanggil Gubernur, Kapolda dan dua perusahaan yang mempekerjakan 500 TKA itu yakni PT. VDNI dan PT OSS serta pihak terkait lainnya untuk mengambil sikap tegas dan keadilan dengan memperhatikan aspek kemaslahatan umum sehingga terwujud kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.
Penulis : Adhi