Sultra Ditangan Ali Mazi, Infrastruktur Dibangun, Birokrasi Juga Turut Dibenahi

KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Masa pemerintahan Ali Mazi dan Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2018-2023 baru berjalan satu tahun lima bulan, Februari 2020 ini. Dalam rentan waktu yang masih singkat itu, Ali Mazi sudah mempersembahkan berbagai karya nyata di era kepemimpinanya. Tidak hanya di bidang infrastruktur, masalah pendidikan, kesehatan, birokrasi hingga bidang lainnya juga turut dibenahi.

Di bidang infrastruktur misalnya, politisi kelahiran Buton 25 November 1961 ini membuat gebrakan ditahun pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Ali Mazi membangun tiga mega proyek sekaligus. Mulai dari pembangunan jalan Kendari-Toronipa serta membenahi pantai wisata Toronipa, membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit jantung dan pembuluh darah yang dipersiapkan sebagai rumah sakit rujukan di kawasan Indonesia Timur serta membangun sarana pendidikan yakni perpustakaan berskala internasional. Tiga mega proyek tersebut, kini sedang digenjot pembangunannya.

Selain infrastruktur, politisi berlatar belakang lawyer ini juga melakukan reformasi birokrasi dipemerintahannya. Memasuki tahun kedua kepemimpinannya bersama Lukman Abunawas, suami Agista Ariany ini, mengawali reformasi birokrasinya dengan membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Paratam (JPTP). Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 12 jabatan eselon 2.A dan 2.B dilelang. Begitu lelang terbuka ini dibuka, ternyata mendapat animo yang sangat besar dari sejumlah Aparatur Negeri Sipil (PNS) yang pangkat dan golongannya sudah memenuhi syarat.

Faktanya, selain pelamarnya mencapai 97 orang, ASN yang melamar di belasan jabatan Kepala Dinas, Badan, Kepala Biro dan Asisten Setda itu, tidak hanya berasal dari lingkup Pemerintah Provinsi. Namun ada juga abdi negara yang berasal dari sejumlah Kabupaten di jazirah Sulawesi Tenggara hingga ada pelamar dari provinsi lain di Indonesia. Selain itu, ASN yang melamar jadi pejabat eselon dua di Pemprov Sultra, tidak sedikit yang tengah menduduki jabatan struktural di level eselon dua dan tiga di daerahnya.

Lelang jabatan yang dilakukan Ali Mazi memang menjadi satu gebrakan yang memaksa para pejabat bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan performanya. Sebab, dalam urusan birokrasi selama ini, biasanya jabatan tinggi ibarat jatah yang hanya didapat oleh orang-orang tertentu. Jabatan juga diperoleh atas dasar urutan terlama atau senioritas. Padahal, di zaman modern seperti saat ini, kompetensi dan kemampuan menjadi dasar seseorang untuk dapat menduduki sebuah jabatan tinggi.

Di bulan kedua tahun 2020, bertepatan dengan tahun kedua kepemimpinan Ali Mazi dan Lukman Abunawas, tercatat 12 jabatan yang dilelang. Belasan jabatan tersebut adalah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol), Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aisten administrasi pemerintahan dan Kesra serta Kepala biro Administrasi pembangunan dan terakhir adalah Kepala biro Perekonomian.

Proses pencarian calon pejabat eselon 2.a dan 2.b di Pemprov Sultra sudah melewati dua tahapan. Pertama seleksi administrasi dan kedua tahapam asesmen. Saat tahapan administrasi diumumkan, tercatat 5 pelamar dinyatakan gugur, sehingga tersisa 92 orang yang ikut asesmen dan menunggu pengumuman apakah lanjut ikut seleksi selanjutnya atau tidak. “Asesmen sudah selesai. Tiga hari jadwalnya. Sekarang, tinggal menunggu pengumuman,” kata La Ode Mustari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Rabu (19/2/2020) usai memantau proses asesmen di salah satu hotel di bilangan jalur By Pass Pass Kendari.

Pj. Sekda Sultra Laode Ahmad Pidani Bolombo juga sempat meninjau tahapan wawancara salah satu rangkaian kegiatan asesmen JPTP di Lingkup Prov Sultra. Katanya Ahmad Pidani, pelaksanaan uji kompetensi kali ini cukup komprehensif dari berbagai disiplin ilmu. “Lelang jabatan kali ini juga diterapkan dengan sistem kompetensi guna menciptakan suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berintegritas, loyalitas dan akuntabilitas,” katanya.

Sementara salah satu peserta lelang jabatan, Zainuddin S Maru mengatakan, selama pelaksanaan uji kompetensi pengisian JPTP di  lingkup Prov. Sultra, berjalan lancar dan penuh disiplin. Proses seleksi 12 sambung kepala bidang penegakan Perda Satpol PP Sultra ini dinilai cukup terbuka dan sangat transparan. Diapun berharap, agar kandidat yang terpilih nanti merupakan orang-orang terbaik yang bisa membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan program dan visi misinya selama masa jabatannya.

Sejak memimpin awal September 2019 lalu, Ali Mazi memang menerapkan promosi jabatan secara terbuka. Proses rekrutmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Sultra dilakukan dengan cara lelang jabatan dan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mendaftarkan diri. Tak hanya itu, lelang jabatan juga membuka lebar peluang setiap orang untuk bisa menduduki jabatan di lingkungan Pemprov Sultra.

Dengan lelang jabatan secara terbuka ini, maka Gubernur sudah berusaha mewujudkan birokrasi yang hebat dengan orang-orang di dalamnya bersaing dan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Langkah ini menjadi pendobrak atas sistem birokrasi yang selama ini berjalan. Sebab  kompetisi tidak hanya dengan orang di dalam, tapi juga orang dari luar. Siapa yang siap, punya pengalaman dan berkompeten, dialah yang akan menduduki jabatan. (ADV)