Pelecehan Seksual Kian Meresahkan, Aliansi Perempuan Sultra Tanyakan Keseriusan Pemkot Kendari
KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Kasus penculikan dan pelecehan seksual di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) kian meresahkan. Betapa tidak, korbannya adalah anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.
Direktur Aliansi Perempuan (Alpen) Sultra, Hasmida Karim mengaku sangat terpukul atas peristiwa bejad yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab itu. Hasmida kemudian mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Kendari, khususnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus kekerasan anak yang terjadi di Ibu kota Provinsi Sultra.
“Dimana peran mereka sampai hari ini, kasus kekerasan anak marak tejadi. Katanya Kota Layak Anak (KLA). Tapi kekerasan anak marak terjadi,” katanya saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (30/4/2019).
Menurutnya Kota Kendari belum bisa disebut sebagai Kota Layak Anak (KLA), meskipun KLA acap kali digaungkan oleh Pemkot Kendari. Buktinya, sampai hari ini kasus kekerasan anak sudah banyak terjadi.
Berdasarkan laporan yang masuk di ALPEN Sultra, Januari-April2019 jumlah kekerasan anak di Kota Kendari yang masuk sudah ada 5 laporan. Dari 5 laporan itu diantaranya kasus penelantaran dan pencabulan terhadap anak-anak yang mayoritas berjenis kelamin perempuan.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Lebih lanjut ia mengatakan, kasus kekerasan anak dan pelecehan seksual sebagai bukti masih kurangnya Pemkot Kendari dalam memberikan sosialisasi perlindungan anak dan memaksimalkan kinerja unit pelayanan pusat terpadu perlindungan perempuan dan anak.
“Kalau memang mereka serius pasti akan memporsikan anggaran untuk mengawalnya kasus kekerasan anak. Jangan hanya berusaha mengejar predikat,” terangnya.
Dia menambahkan, pelayanan P2TP2A sangat tidak ramah terhadap lembaga masyarakat yang mengadvokasi atau aktivis untuk kasus kekerasan terhadap anak dengan tidak dilibatkan dalam sitem kerja mereka.
Terkait kasus kekerasan anak, ALPEN Sultra dalam waktu dekat, telah menyusun rencana aksi guna melihat kejadian dan kasus yang terjadi terhadap perempuan terutama anak.