KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Ketegasan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memilih Polri tetap dibawah kendali Presiden mendapat respon dari banyak pihak, termasuk di Sulawesi Tenggara. Ketua Golkar Sultra, La Ode Darwin mendukung penuh sikap tersebut karena dinilai sebagai cerminan kenegarawanan yang diperlukan dalam menjaga arsitektur demokrasi Indonesia.
“Bagi saya, sikap Kapolri sudah sangat tepat dan kami apresiasi. Polri memang harus dibawah presiden, bukan oleh kementerian karena sejalan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia,” kata La Ode Darwin dalam keterangan pers yang diterima lenterasultra.com, Rabu (28/1). Kata dia, Polri berada di bawah presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional.
Menurut Bupati Muna Barat tersebut, posisi ini penting agar koordinasi keamanan nasional berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme kewenangan. Katanya, profesionalisme Polri justru harus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, serta akuntabilitas, bukan dengan mengubah struktur kelembagaan yang berpotensi menimbulkan polemik baru.
Darwin menambahkan, Golkar Sultra konsisten mendukung institusi Polri yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepemimpinan nasional di bawah presiden. ia, kemandirian lembaga penegak hukum menjadi prasyarat penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang pemerintahan. “Sikap ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya checks and balances dalam sistem ketatanegaraan modern,” tekan Darwin.
Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan menolak usulan agar Polri berada di bawah kementerian. Sikap tegas Kapolri Listyo disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI. Menurut Listyo, posisi Polri saat ini yang berada di bawah presiden sudah sangat ideal. Sebab, bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) maupun bidang hukum.
Selain itu, sambung dia, posisi Polri di bawah kementerian bisa berpotensi menimbulkan matahari kembar. Bahkan, bila ditawari menjadi menteri kepolisian, Listyo secara tegas akan menolak jabatan itu dan lebih memilih menjadi petani. “Saya tegaskan di depan bapak dan ibu sekalian, saya menolak polisi di bawah kementerian. Oleh karena itu, meletakan polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” ujar Listyo. (abi)