RUMBIA, LENTERASULTRA.COM-Potensi pengembangan perkebunan dengan nilai ekonomi tinggi terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Bombana. Setelah kawasan perkebunan tebu yang bahkan sudah dilengkapi dengan pabrik gula, muncul lagi gagasan baru untuk memberikan kesempatan terhadap hadirnya pengembagan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan yang tentu saja luas. Syaratnya, harus taat pada lingkungan yang lestari.
Rencana mengembangkan perkebunan kelapa sawit ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Bombana memroyeksikan diri sebagai pionir penggerak kabupaten lestari secara nasional. Demi menyiapkan semua hal yang terkait dengan rencana ini, Pemkab Bombana menggelar uji publik dokumen penyusunan rencana aksi daerah (RAD). Uji publik ini dipimpin langsung Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto, Kamis (19/12/2024) di ruang rapat Kantor Bupati Bombana.
Uji publik itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, akademisi dari Politeknik Bombana, Badan Pertanahan Nasional Bombana, PT. Gunung Andalan Sukses (GAS)-perusahaan kelapa sawit yang berpusat di Toari, Poleang Barat-dan para petani sawit. Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto dalam penjelasannya di depan yang hadir menyebutkan bahwa RAD itu membuat cetak biru pengolahan kelapa sawit untuk tahun 2024 – 2028. Dalam dokumen itu mencantumkan program dan kegiatan serta penanggungjawab aksinya.
“RAD ini harus disusun secara bertanggung jawab dan komprehensif karena akan menjadi rujukan kita dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan,” jelasnya. Edy menambahkan, kelapa sawit berkelanjutan merupakan metode perkebunan yang dikembangkan dengan menyinergikan unsur people, planet posperity, peace dan partnership. Prinsip berkelanjutan ini memertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
Secara detail, pejabat di Kementerian Dalam Negeri ini menyebutkan bahwa dalam surat tanda daftar budidaya (STDB), luas areal kelapa sawit di Kabupaten Bombana mencapai 447 hektar, yang dikelola oleh 442 petani. Nah, dalam RAD itu kemudian dicantumkan bahwa rencana perluasan berdasarkan data calon petani serta calon lahan perkebunan sawit bisa diproyeksikan sampai sekitar 1.000 hektar lagi.
Rencana aksi daerah tersebut akan terintegrasi dengan pembangunan nasional. Setelah melalui forum konsultasi dan uji publik, dokumen ini juga akan ditetapkan menjadi peraturan Bupati Bombana. “Sehingga akan lebih memperkuat komitmen tinggi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan menjadikan Bombana sebagai pionir dalam menggerakan kabupaten lestari di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif menyebutkan animo masyarakat cukup tinggi untuk ikut mengembangkan komoditas kelapa sawit. Hanya saja, kendala yang ditemui saat ini ialah harga bibit yang terbilang mahal. “Harga bibit sudah sampai Rp50 ribu per kilogram. Petani kita kesulitan untuk membeli dalam jumlah besar,” tukasnya.
Selain itu, kata Siarah, para petani juga dihadapkan pada masalah konflik lahan perkebunan sawit yang sebagian ikut masuk dalam kawasan hutan lindung. Hal itu menghambat penerbitan STDB oleh pemerintah daerah karena dokumen itu hanya bisa diberikan kepada petani yang lahannya berstatus clean and clear. “Kalau lahan nanti akan dikonsultasikan ke Kementerian terkait supaya statusnya diperjelas. Adapun bibitnya mungkin dicarikan skema agar bisa diintervensi juga melalui dana desa,” imbuhnya.(adv)