RUMBIA, LENTERASULTRA.COM-Pemerintah Kabupaten Bombana terus mencari peluang peningkatan nilai ekonomi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di daerah itu. Salah satu yang kini dilirik serius adalah membuka dan memberi izin bagi pemodal yang ingin berinvestasi di sektor perkebunan. Salah satu yang dianggap memiliki nilai ekonomi besar adalah perkebunan kelapa sawit.
Hanya saja, bidang ini restisten terhadap kerusakan lingkungan dan juga konflik agraria dengan masyarakat. Makanya, sebelum menjajaki kerjasama dengan para pemodal bidang ini, Pemkab Bombana memilih menyusun blue print alias cetak biru sebagai daerah perkebunan kelapa sawit yang lestari dan ramah lingkungan. Demi tujuan itu, digelarlah focus group discussion (FGD) guna membahas rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB).
FGD tersebut dibuka oleh staf ahli bidang administrasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin itu digelar di sebuah hotel di Rumbia, ibukota Bombana, Jumat (29/11/2024) lalu. Saat membuka kegiatan, Muslihin bilang Bombana sejatinya memiliki potensi lahan yang bisa digunakan untuk perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Salah satu potensi ialah ketersediaan lahan perkebunan untuk budidaya kelapa sawit. Hanya saja, potensi itu belum garap secara optimal.
Ia mengakui, kelapa sawit merupakan komoditas menjanjikan. Ditengah persaingan global terkait komoditas minyak nabati, kelapa sawit masih dianggap komoditas andalan. Namun disisi lain, pengembangan kelapa sawit menghadapi tantangan isu kelestarian lingkungan. Hal itu kerap menjadi sorotan negatif, disamping isu kemiskinan. “Harus diakui jika Bombana punya potensi untuk perkebunan sawit, hanya sistem pengembangannya harus memerhatikan aspek pelestarian lingkungan,” katanya saat membuka FGD tersebut.
Muslihin menambahkan, seluruh stakeholder di Bombana perlu memikirkan konsep pembangunan kelapa sawit dengan sistem berkelanjutan. Pengembangan hasil kelapa sawit ini harus didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. “Kami, Pemkab Bombana memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan. Dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup, kami ingin menjadikan Bombana sebagai pionir kabupaten lestari di Indonesia,” ujar Muslihin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif juga turut memberi pengarahan dalam FGD tersebut. Ia menekankan peserta FGD bisa menghasilkan arah kebijakan pengembangan daerah kelapa sawit di Bombana. Menurutnya, hasil FGD tersebut sangat penting untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam dokumen rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan.
“Ini merupakan upaya kita bersama untuk menjawab tantangan sekaligus mematahkan propaganda negatif terkait isu kelapa sawit, seperti deforestasi, kebakaran lahan, pekerja anak, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Penting bagi kita semua yang hadir, menyusun konsep tata kelola perkebunan kelapa sawit yang tidak mengabaikan isu-isu lingkungan yang selalu menyertai infestasi bidang ini,” ujarnya.
Kegiatan FGD tersebut turut menghadirkan berbagai sumber dari lembaga akademis dan profesional. Diantaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana, Bappeda Bombana, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bombana, BPN Bombana, PT. GAS, serta para pemangku kepentingan lainnya. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemkab Bombana berharap dapat memperkuat kelapa sawit sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah yang tetap menjaga posisi prinsip keabadian
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Bombana, Muh. Arwin menegaskan, kegiatan ini bertujuan menyusun dokumen rencana aksi daerah yang strategis untuk mengintegrasikan niat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Bombana. “Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menjawab tantangan global sekaligus meningkatkan citra positif kelapa sawit sebagai komoditas unggulan yang ramah lingkungan,” harapnya.(adv)