BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Kabar yang menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) bakal menjadikan Bombana sebagai salah satu titik penting pertanahan nasional bukan bukan isapan jempol. Rencananya, penjaga langit Indonesia itu bakal menempatkan Satuan Radar (Satdar) di daerah Pajjongang, Poleang Selatan (Polsel). Satdar ini bertugas mendeteksi, mengamati dan menjaga keamanan udara RI.
Rencana ini mengemuka dalam sebuah rapat koordinasi (Rakor) yang digelar Pemkab Bombana bersama TNI AU Lanud Haluoleo, Kamis (4/01/2024) lalu melalui fasilitas video confference. Agenda utamanya, selain soal rencana penempatan Satrad juga dibahas terkait penerbitan sertifikat tanah di lokasi Padang Pajjongang, Kecamatan Poleang Selatan.
Rakor itu diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Man Arfa mewakili Pj. Bupati. Terlihat hadir pula, Staf Ahli AU Lanud Haluoleo, Forkopimda Bombana, para Asisten dan staf ahli, para Kepala OPD, Camat dan kepala desa termasuk masyarakat. Dalam rapat tersebut, dijelaskan bahwa TNI AU akan menempatkan Satdar di Polsel tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan nasional.
Sementara itu, mengenai rencana penerbitan sertifikat tanah di lokasi Padang Pajjongang juga ikut dibahas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat setempat terkait kepemilikan tanah dan memfasilitasi pengembangan wilayah dengan lebih baik. Selain itu, terkait luas lahan Pajjongang yang akan di jadikan lokasi instalasi alat pemantau keamanan ditaksir mencapai sekitar 50–60 Ha.
Sekda Bombana, Man Arfa menyambut baik kerjasama antara TNI AU dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi untuk mencapai tujuan bersama, yakni meningkatkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat setempat. “Saya atas nama pemerintah daerah bersama Forkopimda, akan menjembatani bagaimana bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik, khususnya terkait lahan. Kami berkomitmen tidak akan mengabaikan masyarakat yang sudah lama bermukim di Pajhongang,” ungkap Man Arfa.
Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bombana ini mengatakan, pemerintah daerah senantiasa mengupayakan dan memfasilitasi pembangunan, baik itu secara nasional maupun regional. “Kita juga harus mengedepankan sisi keadilan dari sisi pembangunan dan keadilan masyarakat yang terdampak. Pemerintah akan berupaya agar tidak terjadi konflik di masyarakat terkait masalah ini,” tukas mantan Inspektur Inspektorat ini. (adv)