KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) mencanangkan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2023. Pencanangan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 10 November 2023. Disaat bersamaan, juga digelar penandatangan pakta integritas oleh 42 ASN, dari 54 orang pegawai di lingkup fakultas hukum. 12 sisanya bakal menyusul melakukan hal serupa.
Dekan Fakultas Hukum UHO, Dr. Herman, S.H., LL.M mengatakan, pelaksanaan pencanangan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Unit kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Tahun 2023, bertugas melaksanakan pencanangan unit kerja menuju wilayah bebas dari koruspi, membentuk tim kerja dan menyusun rencana kerja Pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, melaksanakan penandatangan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh ASN.
Berdasarkan SK Kemenristek Dikti itu, Rektor UHO menetapkan Unit kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan UHO melalui SK rektor, dimana salah satunya menetapkan FH, sebagai salah satu fakultas yang ditetapkan wajib melaksanakan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2023.
Atas dasar tersebut, ditetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Nomor 08/UN29.11/2023 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.
Tim tersebut terdiri dari, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Herman, S.H., LL.M sebagai pengarah, Wakil Dekan Bidang Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Sitti Aisah Abdullah, S.H., M.H., sebagai ketua, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Lade Sirjon, S.H., LL.M sebagai koordinator area manajemen perubahan
Kemudian ada Ketua Bagian/Konsentrasi Hukum Perdata, Haris Yusuf, S.H., M.H., sebagai koordinator area penataan tatalaksana, Ketua Jurusan Ilmu Hukum, La Ode Muhamad Sulihin, S.H., M.H., sebagai koordinator penataan manajemen SDM aparatur, Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M., M.Sc., sebagai koordinator area penguatan akuntabilitas, Ketua Senat, Dr. Safril Sofwan Sanib, S.H., M.Kn., sebagai koordinator area penguatan pengawasan, dan Kepala Laboratorium Hukum Perdata, Wa Ode Zuliarty, S.H., M.H., sebagai koordinator area peningkatan kualitas pelayanan publik.(rilis)