KENDARI, LENTERASULTRA.COM – PT. ANTAM Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara (ANTAM UBPN Konut) menggelar kegiatan konsultasi publik terkait proses penyusunan rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RIPPM) yang menjadi mandatori bagi seluruh pemegang IUP dan IUPK operasi produksi pada 7 Desember 2022.
Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap dokumen RIPPM perlu disusun merujuk pada blue print PPM Sulawesi Tenggara dan hasil pemetaan sosial.
Business Support Senior Manager, Muhammad Rusda, mengatakan usulan program pemberdayaan masyarakat (PPM) yang hari ini disampaikan telah mengacu pada blue print PPM Provinsi Sulawesi Tenggara dan sudah dilakukan kajian pemetaan sosial di wilayah Kecamatan Lasolo Kepulauan dan Molawe yang merupakan wilayah ring satu operasional perusahaan.
”Dengan adanya kajian ini, ANTAM akan berkomitmen kuat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan, dan menjadikan RIPPM yang disusun ini menjadi acuan untuk pelaksanaan program PPM yang terencana, terukur, efektif, efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan berkelanjutan”, tambahnya.
Ditambahkan, bahwa berdasarkan hasil pemetaan sosial yang sudah dilakukan dan penyusunan RIPPM, ANTAM menaruh perhatian khusus terhadap program peningkatan kualitas hidup manusia, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi serta berkontribusi terhadap penyediaan infrastruktur dasar di wilayah sekitar operasi.
Output yang diharapkan dalam konsultasi publik ini, antara lain adanya saran dan masukan terhadap program yang akan diusulkan oleh ANTAM, serta adanya peluang sinergi dan kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah supaya tercipta program PPM yang berkelanjutan dan memberikan dampak posifit yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten Konawe Utara.
Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara, H. Abuhaera memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen ANTAM UBPN Konut yang telah menyelenggarakan rangkaian konsultasi publik. Kegiatan itu menjadi ruang diskusi untuk bisa membangunnsinergi antara program PPM dengan program pemerintah.
Sesuai dengan komitmen pemerintah daerah, ada tiga masalah yang menjadi fokus saat ini
yaitu inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting.
”Dengan hadirnya ANTAM ini diharapkan bisa membantu upaya pemerintah dalam menyelesaikan ataupun meminimalisir dampak dari tiga masalah tersebut. Seluruh OPD diharapkan bisa membantu upaya ANTAM dan mensinergikan program kerja daerah dengan hasil program yang akan disepakati hari ini”, ungkapnya.
Hasil dari pertemuan konsultasi publik ini menyimpulkan setidaknya lima hal penting.
Seluruh pihak bersepakat program prioritas yang diselesaikan fokus pada 3 permasalahan di antaranya terkait inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting.
Seluruh OPD membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan ANTAM supaya memastikan program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Seluruh OPD bersedia membuka data dan informasi agar tepat sasaran.
RIPPM ini akan disusun lebih lanjut dan aktivitas, target serta indikator dibuat secara teruktur. RIPPM ini diharapkan menjadi komitmen kuat oleh ANTAM bukan hanya menggugurkan kewajiban RKAB.
”Kami mengharapkan komitmen yang kuat dari ANTAM untuk bisa menyelenggarakan program-program yang nanti tertuang dalam RIPPM. Harapannya dengan hadirnya ANTAM, hal ini bisa membawa perubahan untuk masyarakat di Lasolo Kepulauan dan Molawe”, ungkap Kepala Bappeda Konut, Muhaimin.
Hasil dari kegiatan konsultasi publik di tingkat Kabupaten ini akan menjadi masukan untuk disampaikan dalam konsultasi publik di tingkat provinsi di Sulawesi Tenggara. RIPPM yang telah disetujui oleh Pemprov kemudian akan disampaikan kepada kementerian energi dan sumber daya manusia dan akan menjadi acuan pelaksanaan program PPM bagi ANTAM dalam lima tahun mendatang yakni periode 2023 – 2027.
Ode