PASARWAJO, LENTERASULTRA.COM – Pj. Bupati Buton Basiran melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor dinas yang berada di komplek Takawa, gedung perkantoran Pemkab Buton Jum’at, 2 September 2022.
Sidak itu dilakukan dalam rangka memastikan kehadiran pegawai dan kelayakan sarana prasarana kantor dinas.
Pj Bupati yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sultra, Basiran mengaku menggelar sidak untuk memastikan sejauh mana kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Buton. Basiran menganggap kedisiplinan merupakan hal pokok dalam birokrasi. Makanya, seorang pemimpin tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari bawahan.
“Makanya kita cek langsung kehadirannya. Itu kita khawatir, iya kan. Jangan sampai setelah Jumat pada hilang. Oleh sebab itu kita mengecek keadaan ruangan masing-masing,” katanya.
Usai sidak, Basiran menganggap kedisiplinan dan kehadiran ASN sejauh ini masih cukup baik. Hal itu dipastikannya setelah memeriksa langsung ke setiap kantor dinas dan menemukan para pegawai masih bertugas pada jam kantor.
“Untuk kehadiran cukup bagus. Artinya kan setelah jumat, makan siang dan masih adanya pegawai di kantor itu menunjukkan kehadirannya masih cukup bagus,” tuturnya.
Selain memeriksa kedisiplinan pegawai, Basiran juga mengaku sidak dilakukan sekaligus untuk mengecek kondisi fisik kantor. Baik kondisi gedungnya maupun sarana dan prasarana. Ia menilai dukungan sarana itu berkorelasi langsung terhadap lingkungan kerja yang baik dan nyaman.
“Termasuk mengecek kondisi ruangan. Jangan sampai karena alasan ketidaknyamanan bekerja sehingga mereka malas masuk. Kedua keadaan gedungnya, jangan sampai dalam keadaan rusak atau sarana dan prasarana di kantor masing-masing. Apakah dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup atau memang mereka tidak bisa memanfaatkan ruang yang ada,” jelas Pj. Bupati.
Mantan Asisten 1 Sekda Provinsi Sultra mengungkapkan ada beberapa kantor yang membutuhkan pemeliharaan dan pembenahan guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pegawai.
“Contoh misalnya tadi Dinas Kesehatan yang ruangannya sangat sempit sehingga itu akan menyebabkan kenyamanan kerja yang kurang baik. Oleh sebab itu, kita bisa pikirkan. Kedua termasuk gedung yang digunakan ada yang bocor. Termasuk kebersihan kantor masih perlu ditingkatkan lagi. Ke depan perlu kita bicarakan dengan TAPD terkait ketersediaan anggaran yang ada, minimal ada perbaikan sehingga tidak semakin rusak,” ungkapnya.
Adv