BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Ketua DPRD Bombana Arsyad bergerak cepat menanggapi kekosongan kas di daerah itu. Usai memimpin rapat paripurna, Arsyad langsung menggelar persamuhan guna menindaklanjuti permasalahan tersebut. Rapat digelar tertutup di ruangan kerja Ketua DPRD.
Saat rapat, Arsyad mengajak sejumlah koleganya di DPRD Bombana. Sementara dari pihak eksekutif, sahibulbait menghadirkan Sekretaris daerah (Sekda) Man Arfa, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Doddy A Muchlisi, Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Husrifna, serta Kepala Dinas yang mengelola anggaran besar seperti Kepala Dinas Kesehatan, Darwin, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Syahrun.
Persamuhan digelar kurang lebih satu jam. Sekitar pukul 17.15 WITA, satu persatu anggota DPRD dan pihak eksekutif termasuk Sekda Bombana terlihat meninggalkan ruangan Ketua DPRD Bombana.
Ditemui usai meninggalkan ruangan ketua DPRD Bombana, Man Arfa mengatakan jika yang dibahas terkait kondisi kas. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini membantah jika terjadi kekosongan kas di Pemda Bombana. “Nda (tidak), sekarang kita sementara kalkulasi mana skala prioritas yang harus dilayani mana yang tidak,” jawab Man Arfa usai mengikuti rapat bersama Ketua dan anggota DPRD Bombana, Senin sore, 20 Juni 2022 di gedung DPRD Bombana.
Mantan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana ini mengaku, hingga pekan lalu dana kas di Pemda Bombana masih tersisa sekitar Rp 9 Milyar. Dana ini akan bertambah lagi karena pasca bank Sultra menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemda akan mendapatkan pembagian deviden sekitar Rp 12 Miliar.
Selain itu, masalah yang dihadapi Pemda Bombana saat ini adalah disatu sisi pemerintah pusat mendesak percepatan realisasi anggaran sementara dana transfer dari pusat justru terlambat dan bertahap turunnya. “Jadi bukan kosong. nda (tidak) ada, tetapi senantiasi melihat skala prioritas, tidak langsung diberikan semua,” sambungnya. Lagi pula saat ini, hampir semua organisai perangkat daerah (OPD) mengajukan SPP (surat perintah pencairan). Totalnya sekitar 23 miliar.
Terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dibayar untuk membiayai kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU), Man Arfa juga membantah hal itu. Kata Man Arfa yang terjadi di Bombana terbalik. “Justru dananya DAK dipakai membiayai DAU,” katanya. Man Arfa bilang, dana yang masuk di kas bercampur, tidak ada mereknya. Sehingga mana yang duluan masuk atau mengajukan permintaan dana maka itu yang dilayani. Namun masalah ini akan diurut kembali.
Mengenai Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), Man Arfa bilang, untuk TPP Maret dan April sudah terbayarkan. Sementara untuk tahap berikutnya, belum bisa diajukan pembayaran sebelum diajukan persetujuan di Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan untuk biaya operasional OPD, pihaknya lagi-lagi akan melihat lagi mana yang lebih mendesak dan mana yang tidak.
Ketua DPRD Bombana Arsyad mengatakan, isu kas kosong ini menjadi persoalan serius. Makanya, begitu masalah ini diterima dewan dan diungkap dalam rapat paripurna, dirinya langsung menindaklanjutinya dengan membahas isu ini dengar pihak eksekutif. “Masalahnya daerah itu masalah kita (dewan) juga. Makanya begitu masalah ini (kas kosong) mencuat, Pemda mau libatkan atau tidak, dewan harus melibatkan diri. Karena persoalan ini persoalan kita,” kata Arsyad.
Dari pertemuan tersebut, Arsyad mendapatkan jawaban dari pihak Pemda jika kas di Bombana tidak kosong. Meski begitu, Arsyad meminta kepada pihak eksekutif jika ada ada persoalan agar disampaikan ke DPRD. Dia juga kepada Sekda Bombana agar terus melakukan pembenahan dalam merealisasikan setiap anggaran daerah, baik kepada pihak ketiga maupun di internal OPD itu sendiri.
Penulis dan Editor : Adhi