RAHA, LENTERASULTRA.COM – La Saemuna sedang berada di Kota Daeng saat menerima sebuah panggilan telepon dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, pertengahan Februari lalu. Sedianya ia akan cek up kesehatan rutin untuk memeriksa kondisi jantungnya. Namun kabar dari balik telepon itu bikin fokusnya terganggu.
Penelepon Saemuna ialah Obrien Sitepu, Ketua DPP Bidang Kesekretariatan Partai Hanura. Ia dikabarkan sudah dicopot dari Ketua DPRD Muna periode 2019 – 2024 atas usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, 16 Desember 2021.
Saemuna mengaku hari – harinya mulai berat setelah panggilan telepon itu. Beban pikirannya bertambah. Hingga sesekali ia mengalami nyeri yang dirasakan dari dalam dadanya. “Kadang saya mengalihkan perhatian dengan menonton video lucu di HP (handphone),” katanya kepada Lenterasultra.com saat disambangi di kediamannya di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa Kab. Muna, akhir Februari lalu.
La Saemuna ialah kader Hanura yang berjasa membawa partainya menjadi jawara (pemenang,red) pemilihan legislatif Kab. Muna, 2019 lalu. Meraih lima kursi, Hanura berhak mendapat jatah Ketua DPRD Muna. Pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan partai besutan Oesman Sapta itu dalam Pemilu di Muna. Saat Hanura meraih pencapaian emas itu, Saemuna berstatus Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
Namun akhir – akhir ini, partai Jawara itu kini sedang ditimpa prahara. Saemuna yang belum legowo mencoba melawan dengan sisa – sisa kekuatannya. Loyalisnya juga mulai bergerak mengumpulkan dukungan menolak pergantian. Salah satunya digalang oleh Sailon, Ketua Pimpinan Anak Cabang Kec. Katobu.
Saemuna bilang, usulan pergantian dirinya dari Ketua DPRD sudah dua kali dilakukan DPD Hanura. Usulan pertama diajukan, 5 Oktober 2021. Namun hal itu digagalkannya dengan mengajukan surat keterangan dokter ahli jantung kepada DPP. “Usulan pertama mereka gagal, karena saya lawan pakai surat keterangan dokter. Yang kedua ini berhasil, karena prosesnya diam – diam,” tambahnya.
Sebelum dua kali coba dilengserkan dari Ketua DPRD, Saemuna sudah lebih dulu diberhentikan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Hanura Kab. Muna melalui Muscab luar biasa, 12 September 2021. Saemuna digantikan Irwan, kader yang juga Ketua Komisi III DPRD Muna.
“Kalau pergantian Ketua DPC memang saya legowo. Karena saya pikir tugas membesarkan partai harus dibagi. Tapi tidak untuk jabatan ini (Ketua DPRD),” paparnya.
Saemuna merasa sahabat sejawatnya di Hanura memanfaatkan masa sulitnya yang tengah berjibaku sembuh dari masalah jantung. Masalah itu yang disebut menjadi alasan DPD Hanura ingin mengganti posisinya dari kursi nomor tiga di Kab. Muna. “Katanya saya sakit, padahal saya merasa tetap bisa bertugas. Kalaupun misalnya saya sakit, seharusnya mereka menjenguk atau memberi penguatan. Bukan justru menambah beban pikiran. Memang sahabat itu diuji saat sulit,” terangnya.
Pergantian Saemuna sudah tertuang dalam surat Dewan Pimpinan Pusat Hanura bernomor 003/B.4/DPP-Hanura/I/2022 tentang pengangkatan Irwan sebagai Ketua DPRD Muna. Surat itu terbit 31 Januari 2022. Pergantian Saemuna kini sedang berproses di DPRD Muna.
Wa Ode Nurhayati, Ketua DPD Hanura Sultra mengatakan, Saemuna diganti karena kondisi kesehatannya mulai menurun, bukan satu – satunya alasan. Ada faktor lain yang tidak diungkapkan ke publik dan hanya akan menjadi konsumsi internal partai. Soal sikap Saemuna yang belum legowo, WON, karibnya, menyitir satu firman Allah dalam Al Quran. “Setiap Hamba yang bersyukur akan Allah tambah nikmatNya, dan setiap hamba yang kufur akan Allah cabut nikmatNya,” kata WON melalui pesan singkatnya.
Menurut WON, pergantian ditubuh partai itu hal biasa saja. Lagipula, Saemuna sudah tiga tahun menjabat sebagai Ketua DPRD Muna. Jika pun Saemuna belum legowo, ia menyerahkan kepada publik yang menilai. “Dulu bang Zahrir belum sempat menjalankan tugas sudah diganti Pak Saemuna. Bang Zahrir kader tidak protes, legowo pada keputusan partai. Kami semua DPC dan DPD masih waras, tidaklah mungkin ada pergantian tanpa sebab musabab,” terangnya.
Di internal Hanura, Ketua DPC Irwan sendiri kini mulai menggalang dukungan. Dalam rapat pada 14 Maret 2022 lalu, Irwan mengklaim 21 pengurus DPC dan 18 PAC sudah bulat mendukung pergantian Saemuna. Irwan juga mengaku sudah mulai menjalin komunikasi dengan anggota DPRD Muna dan partai politik untuk memercepat proses pergantian tersebut. “Kami semua loyal dan solid mendukung keputusan partai. Sebagai kader memang harus taat. Jika Saemuna masih keberatan, silahkan menggugat di Mahkamah Partai,” kata Irwan, Ketua DPC Hanura Muna.
Pengamat politik La Husen Zuada menilai ‘prahara’ di tubuh Hanura saat ini bisa memicu instabilitas partai. Instabilitas itu dinilai bisa mengganggu konsolidasi jelang hajatan demokrasi 2024 mendatang. Apalagi, Hanura memiliki beban berat harus memertahankan statusnya sebagai pemenang Pemilu di Muna.
“Ini dampaknya bisa sampai pada pemilu 2024,” kata pria berdarah Muna yang kini aktif menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah itu.
Pengamat bergelar master Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia itu melanjutkan, selain instabilitas, Hanura jika bisa ‘berkontribusi’ pada hubungan eksekutif dan legislatif dibalik keputusannya mengganti Ketua DPRD. Pasalnya, kepiawaian kepemimpinan kader yang didapuk menjadi Ketua DPRD akan sangat menentukan harmonisasi hubungan lembaga dengan pemerintah.
“Saemuna yang low profile, eksekutif tidak banyak diganggu, atau bisa dibilang hubungan Hanura dan eksekutif selama ini sudah berlangsung harmonis. Dengan bergantinya ketua DPRD saya pikir ini akan tergantung pada gaya kepempinan pengganti pak Saemuna,” paparnya.
(Ode)