RAHA, LENTERASULTRA.COM – Partai Hanura mengusulkan pergantian kadernya di posisi Ketua DPRD Muna dari La Saemuna kepada Irwan. Keputusan itu menimbulkan pro kontra di tingkatan kader di daerah. Pengamat menilai Hanura menghadapi resiko instabilitas partai yang bisa berdampak pada Pemilu 2024 mendatang.
Pergantian Ketua DPRD Muna dikonfirmasi melalui surat dari Dewan Pimpinan Pusat Hanura bernomor 003/B.4/DPP-Hanura/I/2022 tentang pengangkatan Irwan sebagai Ketua DPRD Muna. Surat yang menarik mandat dari Saemuna itu terbit 31 Januari 2022. Proses pergantian Saemuna sekarang sedang berproses di DPRD Muna.
Keputusan mengganti Saemuna tidak diterima seluruh kader, utamanya di tingkat PAC. Salah satu yang menolak ialah Sailon, Ketua PAC Kec. Katobu, Muna. Kendati, Dewan Pimpinan Cabang Hanura Kab. Muna mengklaim pergantian itu sudah didukung 18 dari 22 PAC yang ada. DPC bahkan akan memberi sanksi kepada kader yang menolak loyal pada keputusan DPP.
Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia, La Husen Zuada menilai pergantian kader di posisi Ketua DPRD bisa berdampak politik terhadap partai Hanura. Pertama dan paling beresiko ialah potensi adanya polemik di internal. Jika polemik itu tidak bisa dikelola dengan baik, maka bukan tidak mungkin bisa sampai pada level instabilitas bagi partai. Keadaan itu bisa menggangu kosentrasi partai untuk menghadapi agenda besar yakni Pemilu 2024.
“Ini dampaknya bisa sampai pada pemilu 2024,” kata pria berdarah Muna yang kini aktif menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah itu.
Ia melanjutkan, soliditas kader bagi semua partai merupakan modal penting menghadapi suksesi pemilu. Hanura sendiri, menurutnya, sebenarnya tergolong partai yang relatif tidak berkonflik. Namun ancaman instabilitas akibat proses pergantian Saemuna dari Ketua DPRD tetap patut diwaspadai. Karena disisi lain, Hanura punya target berat dalam Pemilu 2024 memertahankan status sebagai pemenang.
Pengamat bergelar master Ilmu Politik itu melanjutkan, selain instabilitas, Hanura juga bisa ‘berkontribusi’ pada hubungan eksekutif dan legislatif dibalik keputusannya mengganti Ketua DPRD. Pasalnya, kepiawaian kepemimpinan kader yang didapuk menjadi Ketua DPRD akan sangat menentukan harmonisasi hubungan lembaga dengan pemerintah.
“Saemuna yang low profile, eksekutif tidak banyak diganggu, atau bisa dibilang hubungan Hanura dan eksekutif selama ini sudah berlangsung harmonis. Dengan bergantinya ketua DPRD saya pikir ini akan tergantung pada gaya kepempinan pengganti pak Saemuna,” paparnya.
(Ode)