KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Aksi pemblokiran jalan di wilayah Sulawesi Tenggara hampir terdengar di berbagai daerah. Mulai dari Kota Kendari, Kabupaten Muna dan Konawe Selatan. Warga melakukan aksi itu, sebagai bentuk protes agar jalan rusak di daerah mereka segera diperbaiki.
Namun aksi protes penduduk Bumi Anoa ini tidak menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Jalan-jalan rusak yang ada di berbagai Kabupaten, tak kunjung diperbaiki. Gubernur Sultra, Ali Mazi, sepertinya lebih fokus memperhatikan tiga mega proyeknya, yakni pembangunan rumah sakit jantung, perpustakaan internasional dan jalan toronipa yang menelan anggaran hingga lebih dari 1 Triliun rupiah.
Tidak kunjung diperbaikinya jalan rusak ini, membuat Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjukrasa di gedung Sekretariat DPRD Sultra, Senin (15/11/2021). Salah satu tuntutannya, mereka meminta Gubernur Ali Mazi segera melakukan perbaikan jalan rusak di poros Raha (Kabupaten Muna) – Lakapera (Buton Tengah). “Ali Mazi lebih fokus mengurus mega proyeknya dari pada jalan rusak di Muna,” kata Hasanuddin, perwakilan pengunjuk rasa.
Menurut Hasanuddin, masyarakat di Muna khususnya di Kecamatan Parigi dan Kabawo, sudah lama merasakan penderitaan yang cukup lama saat melewati jalan rusak di dua kecamatan itu, yakni di Desa Bea dan Wakumoro. Namun parahnya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan itu, hingga menjelang akhir tahun 2021 ini, belum juga dilakukan perbaikan.
“Makanya kami datang di gedung DPRD ini untuk meminta kejelasan dewan,” sambungnya. Menurut Hasan, jalan rusak di Kabupaten Muna panjangnya hanya sekitar 6 kilo. Perbaikan jalan ini bahkan telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2021 dengan nilai Rp 6 Miliar lebih. Tidak hanya itu, pekerjaan jalan ini sudah ditenderkan dengan pemenangnya CV.Cipta Barakati. Namun anehnya, proyek ini dibatalkan namun belakangan justru dibatalkan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sultra. “Kami minta DPRD untuk melakukan klarifikasi terkait pembatalan ini,” kata Fardin, pengunjuk rasa lainnya.
Aksi demo AP2 ini ditemui Sekretaris Komisi 3 DPRD Sultra, Abdul Salam Sahadia dan dua anggota dewan La Ode Frebi Rifai dan Syahrul. “Kami baru mengetahui jika ada pembatalan,” kata Salam Sahadia. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, dewan tidak tahu jika ada pembatalan lelang yang telah dimenangkan salah satu rekanan terhadap pekerjaan jalan Poros Raha-Lakapera. Dia pun berjanji dihadapan masa AP2 akan segera memanggil Dinas Bina Marga untuk dilakukan dengar pendapat terkait masalah ini. “Kami akan segera melakukan pemanggilan instansi terkait,” kata Salam Sahadia.
Sementara Frebi Rifai mengdukung rapat dengar pendapat terkait rencana pembatalan proyek jalan Raha-Lakapera. Dia pun meminta jika rapat dengar pendapat ini digelar, anggota DPRD dari dapil Muna, Muna Barat dan Buton Utara juga turut dilibatkan. “Kami mendukung hearing ini, dan saya minta dilakukan dengan terbuka, karena informasi rencana pembatalan ini sudah tesebar dimana-mana,” ungkap Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan ini.
Terkait tudingan gubernur yang lebih memperhatikan salah satu dari tiga mega proyek itu, yakni pembangunan jalan Toronipa, wartawan lenterasultra.com, pernah melakukan konfirmasi kepada Ridwan Badala. Saat itu, kepala Dinas Kominfo Sultra ini membantah jika gubernur tidak memperhatikan jalan rusak, terutama di jalan Brigjen Katamso, depan SMA 5 Kendari. Sementara saat dikonfirmasi tudingan serupa kepada gubernur sehingga tidak memperhatikan jalan rusak, di Muna, Ridwan Badalla belum memberikan konfirmasi hingga berita ini ditayangkan.
Penulis : Nuryadi
Editor : Nuryadi