Data kekuatan ekonomi Negara kelompok G20. Dok Kemenkeu
JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Indonesia mendapatkan kepercayaan memegang Presidensi G20 Tahun 2022, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang. Dalam Presidensi tersebut Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”.
“Ini untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20 sejak G20 didirikan. Presidensi Indonesia akan mengambil tema ‘Recover Together, Recover Stronger’,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, Selasa (14/09/2021) malam, secara virtual.
Serah terima presidensi ini akan dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Roma pada tanggal 30-31 Oktober mendatang.
Menlu menegaskan bahwa Indonesia akan bekerja keras untuk menyukseskan Presidensi G20 di tahun 2022.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan akan ada 7 (tujuh) agenda utama pembahasan di jalur keuangan atau finance track dalam Presidensi G20 Indonesia.
“Yang pertama dan yang penting adalah negara-negara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global. Tadi disebutkan temanya Recover Together and Recover Stronger, itu untuk bisa pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi kebijakan global,” ujar Menkeu.
Hal yang akan dibahas adalah mengenai exit policy dari kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter yang diterapkan negara-negara lain, terutama negara yang tergabung dalam G20.
“Persoalan nanti adalah bagaimana desain dan kapan kita akan bersama-sama mulai melakukan kebijakan exit, di mana setiap negara tadi memiliki pemulihan ekonomi yang berbeda-beda, baik dari sisi kecepatan maupun dari sisi seberapa merata pemulihan ekonomi itu terjadi di semua kawasan atau semua negara,” ungkapnya dikutip dari asiatoday.id.
“Juga pembahasan mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali, bagaimana kebijakan-kebijakan akan didesain, ini akan menjadi bahan yang kedua, topik kedua di bidang finance track,” imbuhnya.
“Akan dibahas mengenai Green Finance Facility, termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Juga akan dibahas mengenai bagaimana Digital Infrastructure Regulation di dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector investment,”
jelasnya. Selanjutnya, juga akan dibahas mengenai sistem pembayaran antarnegara atau cross border payment. Isu ini merupakan bahasan penting untuk dibicarakan dari sisi perkembangan sistem pembayaran seiring berkembangnya teknologi dan ekonomi digital. Hal lain yang akan dibahas adalah mengenai inklusi keuangan, pengembangan kredit usaha kecil, dan digitalisasi dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ini adalah topik yang sangat-sangat penting bagi Indonesia dan juga relevan dan akan menjadi prioritas pada pembahasan G20 finance track,” ujar Menkeu.
Kemudian, akan diangkat juga mengenai kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan perpajakan global.
“Di sini akan dibahas berbagai pembahasan mengenai insentif pajak, pajak dan digitalisasi, praktik-praktik penghindaran pajak pajak terutama berkaitan dengan base Erosion and profit shifting dan transparansi, juga pajak dan pembangunan, serta kepastian pajak,” ungkap Menkeu.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dalam Presidensi G20 ini pemerintah akan tetap menjaga kepentingan nasional dan kepentingan negara-negara berkembang lainnya guna mendapatkan manfaat di bidang ekonomi maupun di bidang perpajakan.
“Indonesia akan terus menjaga kepentingan kita dan juga kepentingan negara-negara berkembang agar di dalam melihat perkembangan dunia, termasuk dengan adanya teknologi digital, kita tidak dirugikan, tapi mendapatkan manfaat yang maksimal, baik di bidang ekonomi maupun di bidang perpajakan,” pungkasnya. (ATN)