JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Nasib Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di Kapal Ikan China memang tak seindah dengan apa yang dirasakan oleh para Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja di Indonesia.
Walau protes dan penolakan menggema di penjuru negeri, namun gelombang TKA China masuk ke Indonesia tetap tak bisa dibendung.
Contohnya di Sulawesi Tenggara (Sultra). Aksi protes menolak 500 tka China yang akan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) berlangsung hampir setiap hari, namun protes itu tak mengubah apapun.
Para TKA China tetap datang secara bergelombang. Kedatangan para TKA China ini tidak terlepas oleh kerja sama investasi antara Indonesia dan China di tengah ambisi Indonesia untuk merajai industri baterai lithium global.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun harus menjelaskan latar belakang pemberian izin kepada 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ida harus menjawab berbagai pertanyaan anggota komisi IX terkait hal itu, dimana kedatangan para TKA itu layaknya paradoks di tengah bertambahnya angka pengangguran di Indonesia akibat Covid-19.
Menurut Ida, izin tersebut diberikan karena jaminan bahwa perusahaan tersebut akan menyerap 5.000 tenaga kerja lokal. Di samping itu, kedatangan TKA juga dibutuhkan agar proyek smelter yang sedang dibangun oleh VDNI bisa berjalan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya.
“Kemarin baru ada tanda tangan pemerintah Daerah Konawe dengan industri Virtue Dragon yang akan merekrut 5.000 tenaga kerja lokal,” ujar Ida di Komisi IX dikutip Asiatoday.id, Rabu (8/7/2020).
Menurut Ida, tenaga kerja asing yang masuk itu hanya diperbolehkan pada keahlian tertentu dan pada masa tertentu.
“Tenaga kerja tersebut berdasarkan Perpres dan dasar hukum penempatan TKA dalam proyek di Tanah Air. TKA itu untuk melaksanakan proyek strategis nasional,” tuturnya.
Selain pemberian izin masuk, TKA juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kemenaker telah memastikan bahwa masuknya TKA sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memperbolehkan merekrut TKA dengan persyaratan memenuhi protokol kesehatan ketat.
“Karantina 14 hari di negara mereka dan 14 hari di sini. Dan kami juga menyepakati bahwa menunda sementara, sudah kami lakukan sampai kondisi aman, kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, maupun kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, setelah melakukan koordinasi bersama dengan Gugus Tugas,” tandas Ida.
Hilirisasi Nikel dan Kobalt
Pemerintah Indonesia saat ini memang mengandalkan pengolahan nikel dan kobalt untuk menjadi barang tambang yang dapat meningkatkan nilai tambah di masa mendatang.
Dua barang mineral tambang itu dibutuhkan sebagai raw material dalam produksi baterai litium yang permintaannya akan meningkat seiring dengan pengembangan kendaraan listrik di dunia.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Indonesia punya potensi besar dalam hal pengembangan baterai litium karena Indonesia kaya akan nikel dan kobalt sebagai bahan utama baterai tersebut.
“Dari studi McKenzie, Filipina itu nomor dua untuk sumber nikel ore dan itu akan habis dalam dua tahun ke depan. Indonesia jadi pilihan dan negara lain akan bergantung ke kita. Oleh karena itu, kita sedang mengembangkan teknologi ini dan hilirisasi nikel memang jadi fokus utama kita sekarang,” kata Luhut dalam video conference, yang dimonitotor Jumat (10/7/2020).
Menurut Luhut, pengolahan bijih nikel akan memberikan nilai tambah secara signifikan.
Luhut memberikan contoh pada 2018 Indonesia mengekspor bijih nikel dan mampu mendapat nilai tambah sebesar USD612 juta. Jika diproses menjadi stainless steel slab akan memberikan nilai tambah 10 kali lipat menjadi USD6,24 miliar.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, saat ini Indonesia memiliki potensi bijih nikel dengan total sumber daya 6,5 miliar ton dan total cadangan (terkira, terbukti) 3,1 miliar ton.
“Kita itu pengekspor raw material terbesar di Asia, tapi kita tidak mampu memproses bijih nikel ini. Nah kita mau punya nilai tambah. Tidak ada lagi investasi yang masuk Indonesia hanya cangkul-cangkul, harus ada nilai tambah,” tandasnya.
Luhut menegaskan, dalam tahun ini Indonesia ditargetkan dapat melakukan hilirisasi nikel dan kobalt yang banyak ditemukan di Sulawesi dan Maluku. (ATN)