BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Urusan tata kelola keuangan dan aset di Pemkab Bombana berubah sangat signifikan. Sejak Tafdil jadi Bupati di Wonua Bombana, daerah eks otorita Kabupaten Buton selalu mendapat penilaian terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Tercatat sudah tujuh kali berturut-turut pula, Tafdil membawa Bombana meraih predikat tertinggi dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga audit keuangan negara.
Opini WTP terbaru yang diraih Pemkab Bombana, diterima Tafdil Senin (22/6/2020) di kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra). Ini merupakan penghargaan bergengsi ketujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, yang ditorehkan suami Andi Nirwana, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024 utusan Sulawesi Tenggara ini. Uniknya, pengakuan tertinggi ketujuh ini, diraih Tafdil bertepatan dengan tahun ketujuh memimpin Kabupaten Bombana.
“Alhamdulillah, untuk ketujuh kalinya, Pemkab Bombana kembali meraih opini WTP. Capaian ini berkaitan dengan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2019,” kata Haji Tafdil Bupati Bombana, usai menerima opini WTP ketujuh di BPK RI Perwakilan Sultra, (22/6/2020). Bupati Bombana dua periode ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bombana, khususnya kepada pegawainya di lingkup Pemda Bombana yang sudah bekerja secara jujur, transparan dan akuntabel.
Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bombana ini, juga menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi seluruh jajaran BPK perwakilan Sultra, khususnya tim pemeriksa yang ditengah wabah pandemi Covid-19 dapat menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Bombana dan sudah menyerahkan LHP tersebut kepada dirinya dan wakil Ketua DPRD Bombana, Ardi, SP.
Bupati Bombana menambahkan, opini WTP yang diperoleh tidak luput dari peran dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Olehnya itu, dia berharap pencapaian tersebut harus dipertahankan dan terus ditingkatkan, karena ke depan Bombana harus lebih baik lagi dari sekarang. Tafdil bilang, dirinya dan seluruh jajaran di pemerintahannya sangat menyadari jika pengelolaan keuangan dan aset daerah masih jauh dari sempurna. “Olehnya itu, kami memohon kepada BPK perwakilan Sultra untuk tidak henti-hentinya memberikan tuntunan dan bimbingan dalam mengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucap Tafdil.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bombana, Darwin Ismail mengatakan opini WTP tujuh kali berturut-turut yang diraih Pemkab Bombana terkait LKPD selama ini, merupakan bentuk konsistensi dari semua Orgaisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bombana dalam menggunakan anggaran dan aset. Opini tertinggi dari lembaga auditor keuangan negara itu, juga membuktikan bahwa proses pengeluaran uang dan penggunaan aset yang dilakukan Pemda Bombana dibawah kepemimpinan Haji Tafdil sebagai Bupati, sudah sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. “Saya berharap konsistensi semua OPD bisa dipertahankan sehingga opini WTP ini terus bertahan,” ungkap Darwin. (Adv)
Penulis : Adhi