JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Merebaknya kasus baru coronavirus (Covid-19) di Beijing dan beberapa provinsi lain di China, kian memicu kekhawatiran banyak pihak, apalagi ada rencana mendatangkan 500 TKA asal negeri Tirai Bambu ke Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay memandang, Pemerintah harusnya membatalkan rencana itu.
Pasalnya, mendatangkan TKA China disaat potensi penyebaran virus masih tinggi di China dan Indonesia, itu adalah tindakan berbahaya.
“Saya tetap menolak masuknya TKA asal China ke Indonesia di masa pandemi ini. Sebab penyebaran Covid-19 masih saja meningkat. Tidak hanya melalui local transmission, tetapi juga imported case,” kata Saleh dalam keterangan tertulis dikutip Asiatoday.id, Kamis (18/6/2020).
Menurutnya, dengan jumlah 500 TKA dari China itu, sangat rentan membawa virus Covid-19 ke dalam negeri.
Saleh juga mempertanyakan keahlian para TKA China itu. Selama keahlian tenaga lokal masih ada, sebaiknya tidak perlu mendatangkan TKA China. Bila hanya pekerjaan biasa mestinya dipercayakan saja pada tenaga lokal.
Dengan begitu, investasi asing bisa dirasakan dampaknya bagi masyarakat. Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia masih perlu perhatian khusus. Seiring dengan merebaknya Covid-19, ada banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawannya,” jelas Saleh yang kini menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Dikatakan, jumlah pekerja terkena PHK mencapai jutaan orang. Pemerintah harus memberi perhatian lebih dengan menyediakan lapangan kerja baru.
“Tidak elok jika investor dapat banyak. Mereka sudah mendapatkan izin eksplorasi SDA, lalu membawa tenaga kerja sendiri, hasil produksinya nanti dibawa ke negaranya. Lalu, apa lagi yang tersisa untuk kita,” tandasnya.
Terkait rencana kedatangan 500 TKA Asal China ke Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi,SH mengaku kalau perusahaan yang mendatangkan ratusan TKA tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan, termaksud persyaratan Covid-19.
“Sebelumnya kita larang. Kita tunda karena suasana kebatinan, apalagi suasana bulan puasa. Saya selaku gubernur mempertimbangkan itu. Sayapun minta ke perusahaan untuk menunda sampai selesai bulan ramadan,”ujar Ali Mazi kepada wartawan, Senin (15/06/2020).
Bulan ramadan selesai, kata Ali Mazi, perusahaan meminta izin kembali. Seluruh persyaratan sudah dipenuhi perusahaan. Apalagi semua persyaratan dan perizinan diterbitkan pemerintah pusat.
“Namanya juga investor, kita harus jaga harmonisasi agar tenaga kerja, pengganguran dan kemiskinan bisa berkurang. Satu kesyukuran bagi kita karena ini perusahaan internasional. Mereka datang berinvestasi. Tidak tanggung-tanggung Rp 42 Triliun. APBD kita saja hanya Rp 4,2 triliun. Ini kita harus jaga. Apalagi mereka sudah memenuhi persyaratan maupun ketentuan yang berlaku di republik kita,”kata Ali Mazi.
Mengenai masih merebaknya pandemi Covid-19, politisi Nasdem ini berujar, Covid-19 skalanya dunia. Tinggal bagaimana menjaga sesuai protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan serta jaga jarak.
“Kan ada aturannya soal itu. Masa karena Covid-19 ndak ada orang kerja. Semua mati kelaparan kalau tidak kerja. Apalagi sekarang sudah new normal, tapi bukan berarti kita sewenang-wenang. Semua kita atur,”katanya. (ATN)