KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi resmi melantik Sasono Adi sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di Hotel Claro Kendari, Selasa (25/2/2020). Sasono Adi menggantikan Yan Setiadi yang kini menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP Pusat.
Mewakili Kepala BPKP Pusat, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah, Dadang Kurnia berharap, Kepala Perwakilan BPKP Sultra yang baru saja dilantik dan dikukuhkan dapat diterima sebagai mitra kerja. Sehingga kerja sama yang telah berjalan selama ini antara Perwakilan BPKP Sultra dan stakeholder lainnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Selamat bertugas, kami percaya saudara dapat mengemban amanah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan,” kata Dadang Kurnia.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap kepada kepada Kepala BPKP Sultra yang baru untuk segera beradaptasi sehingga kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara BPKP dan pemerintah daerah dan segala komponen lainnya dapat terus dipelihara dan ditingkatkan.
Seperti diketahui, lanjut Ali, peran BPKP dan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di daerah sangat penting dan strategis karena tugas utamanya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintah daerah senantiasa berjalan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku serta efektif dan efisien dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
Ia menambahkan, secara umum kualitas pengelolaan keuangan Pemda di Sultra mengalami peningkatan yang terlihat dari Opini audit BPK, saat ini tercatat 17 pemda atau 94,44 persen dari 18 pemda yang memperoleh opini WTP lupa tahun 2018.
Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya hanya 15 pemda atau 83 persen. Hasil tersebut, kata dia, tentu tak lepas dari peran serta pemerintah terkait, antara lain BPK dan BPKP, serta inpektorat daerah yang terlibat aktif dalam proses penyusunan LKPD Sultra.
“Opini tersebut bukan berarti tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih banyak yang harus dipenuhi agar pengelolaan keuangan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (P8/B)
Editor: Wulan